Disorot Soal Anggaran, Begini Jawaban Bidang Hukum dan Kasubag Humas DPRD Makassar

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Polemik anggaran di tubuh DPRD kota Makassar masih belum menemui kejelasan. Persoalan anggaran yang harusnya dijelaskan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar malah dijawab Asisten Bidang Hukum DPRD kota Makassar Zainuddin Jaka.

Pada sesi konferensi pers di ruangan bekas perpustakaan DPRD kota Makassar, yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Jubir Banggar, Mario David tetapi justru hanya dihadiri oleh Zainuddin.

"Mohon maaf pak Mario David yang harusnya berada di sini mendadak tidak enak badan," ucap Kasubag Humas DPRD kota Makassar, Andi Taufiq Nadsir yang memimpin gelaran konferensi pers.

Pada kesempatan tersebut, Zainuddin Jaka juga tidak dapat menjelaskan terkait persoalan anggaran, termasuk makan dan minum secara rinci.

Ia hanya menyebut bahwa semua penganggaran tersebut sudah berkoordinasi dengan pengawas internal dan pengawas eksternal dalam hal ini BPK.

Zainuddin pun mengklaim bahwa pengelolaan keuangan di DPRD tahun 2020 dinyatakan clear.

"Anggaran belanja DPRD Kota Makassar sangat transparan dan akuntabel dan telah dirilis di beberapa media baik nilai dan asas manfaatnya, khususnya anggaran makan dan minum yang diperuntukkan bagi masyararakat umum," ujarnya.

Selain itu, terkait isu soal cashbak dan pecah proyek, Zainuddin merangkaikan melalui 4 point.

Zainuddin menyebut kegiatan kedewanan yang dilakukan sesuai standar dan prosedur serta berkesesuaian dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Ini terbukti, tidak adanya temuan pengawas internal dan pengawasan ekseternal pada kegiatan tahun sebelumnya," kilahnya.

Selain itu, sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan di hotel juga merupakan perintah undang-undang dan sebagai fungsi legislasi anggota DPRD. Peruntukan makan minum pun disajikan untuk masyarakat umum.

Ia pun juga menjelaskan, bahwa anggaran makan minum untuk kegiatan masyarakat di Hotel itu adalah bentuk stimulan ekonomi di masa pandemi.

"DPRD sebagai mitra pemerintah daerah justru turut andil dalam pemulihan ekonomi khususnya di bidang jasa perhotelan tidak terjadi untuk mengatasi meningkatnya laju pertumbuhan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran," lanjut Peneliti Senior Patria Artha.

Sebelumnya, DPRD kota Makassar mengakui adanya gelontoran anggaran besar untuk kegiatan makan minum. Totalnya mencapai angka Rp22.521.900.000. Anggaran itu dihabiskan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran yang bersumber dari APBD kota Makassar tahun 2021 itu dialokasikan untuk lima kegiatan. Sosialisasi Peraturan Daerah, Reses, Diskusi Publik, Kegiatan Kemitraan Masyarakat, dan FGD pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan rilis resmi DPRD Makassar, anggaran makan dan minum untuk kegiatan reses, totalnya mencapai Rp 5.400.000.000. Jumlah ini digunakan untuk alokasi setiap peserta sebesar Rp 60.000. Target total pesertanya sebanyak 90.000, yang dilakukan di enam titik dan tiga kegiatan dalam satu tahun.

Sementara untuk Sosialisasi Perda (Sosper),total anggarannya dalam satu tahun sebesar Rp 14.310.000.000. Rinciannya, Rp 180.000 setiap orang, dengan target peserta 79.500 orang dan dilakukan sebanyak 15 kali kegiatan.

Diskusi publik sendiri menyita anggaran sebesar Rp 65.800.000. Setiap peserta dianggarkan sebesar Rp 180.000, dengan target peserta sebanyak 310 dan dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan dalam satu tahun.

Sedangkan kegiatan kemitraan masyarakat, total anggarannya sebesar Rp 18.600.000 untuk 310 peserta. Setiap peserta juga diganjar Rp 60.000. Kegiatan ini dilakukan selama dua kali dalam setahun.

FGD Pembentukan Perda juga sama. Anggarannya sebesar Rp 2.065.500.000. Target pesertanya 11.475 dengan masing-masing peserta Rp 180.000. Total kegiatannya dilakukan sebanyak sembilan kali dalam satu tahun. (Zaki/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan