Insentif Nakes di Pemprov Sulsel Jadi Temuan BPK, Kadis Kesehatan Bilang Begini…

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) hingga saat ini masih menjadi sorotan di Pemprov Sulsel.
Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri telah menemukan adanya ketidak sesuaian dalam pembayaran insentif nakes.

Padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2021 sebesar Rp7,8 triliun. Dan insentif dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) sebesar Rp4,1 triliun. Anggaran ini diperuntukkan untuk seluruh daerah di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari mengatakan, memang ada temuan dari BPK. Temuan BPK lebih kepada adanya kekurangan pembayaran di rumah sakit yang dinaungi langsung oleh pemprov yakni RSKD Dadi, Rumah Sakit Sayang Rakyat, RSUD Labuang Baji dan RSUD Haji.

"Temuannya itu adalah ada kekurangan pembayaran di rumah sakit. Itu mi termasuk yang mau dibayar sekarang," katanya, Rabu, (30/6/2021).

Ichsan mengakui, memang ada keterlambatan pembayaran karena terhambat proses administrasi. Sebelum dilakukan pembayaran, kata dia harus melalui tahap verifikasi.

"Tentu akan terbayar, hanya persoalan waktu, inikan administrasi. Bukan bagaimana kita membayarnya tapi bagaimana kebenaran pembayaran itu harus dilakukan," imbuhnya.

Ia menegaskan, pembayaran akan segera dilakukan. Tinggal menunggu hasil pendataan. Apalagi anggarannya sudah ada, tinggal disalurkan.

"Ada anggarannya, tidak bisa juga digunakan untuk yang lain karena memang peruntukan untuk itu. Apalagi tenaga kesehatan adalah garda terdepan," imbuhnya.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan