Tuntutan 5 Tahun ke Edhy Prabowo Mirip Kasus Kepala Desa, ICW: KPK era Firli Bahuri Lembek ke Politisi

Rabu, 30 Juni 2021 12:48

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK usai ditetapkan sebagai ters...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, benar-benar telah menghina rasa keadilan.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya dituntut 5 tahun penjara, meski diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobter atau benur tahun anggaran 2020.

“Tuntutan itu sama dengan tuntutan seorang kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir Riau yang terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 399 juta pada akhir 2017 lalu. Padahal, melihat konstruksi pasal yang digunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, KPK sebenarnya dapat menuntut Edhy hingga seumur hidup penjara,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (30/6).

ICW mendesak agar majelis hakim mengabaikan tuntutan penjara dan denda yang diajukan oleh penuntut umum, lalu menjatuhkan vonis maksimal, yakni seumur hidup penjara kepada Edhy Prabowo. Hal ini dinilai wajar, selain karena posisi Edhy sebagai pejabat publik, ia juga melakukan praktik korupsi di tengah pandemi Covid-19.

“Dari tuntutan ini publik dapat melihat KPK di bawah komando Firli Bahuri memang terkesan enggan untuk bertindak keras kepada politisi. Sebab, sebelum Edhy, KPK diketahui juga pernah menuntut ringan Romahurmuzy 4 tahun penjara pada awal tahun 2020 lalu,” papar Kurnia.

Bagikan berita ini:
8
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar