Bupati IKN Baru Tak Mau Urus Covid Lagi, DPR Minta Mendagri Bertindak

Kamis, 1 Juli 2021 09:12

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI, Guspardi Gaus menanggapi pernyataan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang tidak ingin lagi mengurusi persoalan Covid-19 di wilayahnya.

Guspardi Gaus mengatakan penanganan covid merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepala daerah.

“Bupati tersebut harus melaksanakan tugas dia sebagai pemerintah, tidak bisa meninggalkan kewajibannya, salah satu di antaranya bagaimana mengatur masyarakat, karena sekarang lagi pandemi,” kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Politikus PAN ini mengatakan tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk menolak mengurusi Covid.

“Dia harus menjadi orang pertama yang bertanggung jawab untuk minimalisir. Bagaimana menegur masyarakatnya, itu tugas pokok utama yang harus dilakukan di masa pandemi, tidak ada alasan untuk dia menolak,” tegas Guspardi.

Guspardi menegaskan kepala daerah yang tidak mau mengurui masalah covid sudah melanggar hukum karena menolak apa yang sudah menjadi tugasnya.

“Kalau dia menolak berarti dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bupati, artinya ada pelanggaran hukum yang dia lakukan, ada tugas dan kewajiban yang dia tidak laksanakan, karena masalah pandemi kan lagi luar biasa,” ucapnya.

Anggota Komisi II ini lantas meminta bupati itu mundur saja jika tidak mau lagi melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.

Bagikan berita ini:
1
7
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar