Dugaan Permainan Cashback Penganggaran DPRD Makassar, Tenaga Ahli Klaim Sesuai Prosedur

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pihak DPRD Kota Makassar menanggapi kasus anggaran jumbo. Klaimnya, semua sudah sesuai prosedur.

Uniknya, tak satu pun anggota DPRD, khususnya dari Banggar, hadir dalam konferensi pers yang membahas tentang anggaran itu, Rabu, 30 Juni.

Hanya Tenaga Ahli Bidang Hukum DPRD Makassar Dr Zainuddin Jaka, yang notabenenya tidak ada kaitan dan kewenangan dalam menjawab hal tersebut.

Menurut Zainuddin, proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sudah clear dan lolos dari pemeriksa internal pemerintahan.

"Terkait pengeluaran keuangan di Sekretariat DPRD tahun 2020 dan 2021, dalam penataan dan pengelolaannya, pihak DPRD selalu berkoordinasi dengan pengawas internal, APIP, dan Inspektorat, begitu juga eksternal BPK. Jadi semua yang keluar sudah diketahui," jelasnya.

Untuk penggunaan anggaran tahun 2020, semuanya sudah lolos audit. Sebab, menurutnya sudah dilakukan secara akuntabel.

"Untuk 2020, pengelolaan keuangan DPRD Makassar sudah dinyatakan clear dari hasil audit Inspektorat dan BPK. Anggaran belanja ini juga melihat asas manfaatnya, itu dapat dilaksanakan secara akuntabel. Artinya, dapat dipertanggungjawabkan dari proses maupun pelaksanaannya," bebernya.

Dalam realisasi anggaran, DPRD Makassar, kata Zainuddin, selalu melibatkan UMKM. Alasannya, untuk membantu pelaku usaha bangkit pascabadai pandemi Covid-19.

Akan tetapi, UMKM yang dimaksud adalah hotel. Sebab, kegiatan sosialisasi perda, dilaksanakan di hotel untuk anggaran Rp180 ribu per orang.

Terkait cashback dan pecah proyek, menurutnya sudah sesuai dengan prosedur di lelang dan aturan yang berlaku. "Teman-teman bisa cek dan cocokkan dengan anggaran yang ada di Sirup LKPP," jelasnya.

Sementara Kasubag Humas DPRD Makassar A Taufiq Nadsir mengatakan kasus cashback di lingkup DPRD Makassar tidak terjadi. Bahkan ia siap melaporkan pihak yang memberi dan menerima cashback dimaksud.

"Tidak ada yang begitu. Kalau dapat, sebut saja nama hotelnya, supaya kita laporkan itu yang memberi dan menerima," kata Taufiq.

Hal ini berbanding terbalik dengan penjelasan pihak hotel yang mengaku memberikan special price (harga khusus) atas kegiatan sosialisasi perda yang dilakukan di hotel tersebut. (wid)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan