Anggaran DPRD Dijelaskan Tenaga Ahli, Pakar Hukum: Itu Tak Relevan

Jumat, 2 Juli 2021 13:51

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Klarifikasi DPRD Makassar terkait anggaran kembali dikritik. Dengan menggunakan tenaga ahli bidang hukum, pembahasannya tidak relevan.

Anggaran daerah mestinya dibahas langsung oleh badan anggaran (banggar). Sebab, tenaga ahli hanya perbantuan untuk internal legislator, bukan untuk berbicara kepada publik mewakili banggar.

Guru Besar Hukum Pidana UMI Prof Hambali Thalib mengatakan fungsi tenaga ahli anggota dewan adalah sebagai penasihat legislatif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Tiga fungsi utama legislatif itu ialah perumus undang-undang, perancang anggaran, serta pengawasan pemerintah dalam penggunaan anggaran dan pelaksana undang-undang. Tenaga ahli dibutuhkan untuk membantu kinerja dewan sebagai anggota legislatif secara proporsional,” ucapnya, kemarin.

Tenaga ahli tidak memiliki kewenangan pada ranah operasional dan fungsional administrasi dewan. Karena Tenaga ahli bukanlah aparatur negara sipil yang bertugas untuk publik.

Hambali menyanyangkan konferensi pers yang digelar DPRD Makassar, Rabu, 30 Juni, yang hanya diwakilkan oleh tenaga ahli bidang hukum. Terkesan ada sesuatu yang disembunyikan dewan kepada publik.

Menurut Hambali, seharusnya momentum itu dimanfaatkan pimpinan dewan dalam memberikan klarifikasi kepada publik secara akuntabel. Bukan justru diwakilkan oleh tenaga ahli.

“Karena itu bukan ranahnya tenaga ahli, melainkan itu adalah ranah anggota dewan sebagai legislatif,” tegas Hambali.

Tenaga ahli tidak memiliki kompetensi dalam menyampaikan keterangan yang mewakili dewan sebagai perwakilan rakyat. Alangkah lebih eloknya jika itu disampaikan langsung legislator yang mengatasnamakan perwakilan rakyat. Apalagi, ini mengenai polemik transparansi penggunaan anggaran.

Bagikan berita ini:
8
7
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar