FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Program rekrutmen tenaga pendidik di remote area atau 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dari Dinas Pendidikan Sulsel mendapat sorotan.
Pasalnya, program ini dinilai tidak sesuai peruntukannya dan hanya menghabiskan anggaran APBD provinsi.
Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia (JSDI), Muhammad Ramli Rahim, mengatakan, ada beberapa hal yang menurutnya patut dipertanyakan dari program Disdik tersebut.
Pertama, ia mempertanyakan, alasan Disdik menyelenggarakan program itu. Karena menurutnya sudah ada pengangkatan PPPK dari pemerintah pusat.
"Formasi yang diminta pusat 1 juta. Kenapa pemerintah daerah tidak mengusulkan ke formasi itu, sementara itu dianggarkan di APBN. Jadi tidak perlu daerah punya beban penganggaran," katanya, kepada Fajar.co.id, Jumat, (2/7/2021).
Kedua kata dia, tidak semua sekolah yang masuk dalam program betul-betul masuk dalam kategori 3T seperti SMA yang ada di Moncongloe, Bungoro dan Tondong Tallassa.
"Saya lihat kalau ini disebut sebagai guru garis depan, saya bertanya pada beberapa sekolah seperti SMA 14 Maros itukan di Moncongloe, apa yang tertinggal dengan Moncongloe. Kemudian di Bungoro dan Tondong Tallasa, kenapa bisa terpencil," tutur
Lanjut, ia juga menyoroti bidang studi yang diprogramkan tidak begitu urgen. Selain itu, SMA lebih mendominasi, padahal kenyataanya menurut dia, SMK jauh lebih membutuhkan tenaga produktif.
"Mata pelajaran yang diajukan juga bukan mata pelajaran yang urgen seperti penjaskes dan seni budaya. Bukan mata pelajaran yang bebannya berat di siswa. Saya malah bertanya kenapa SMK tidak diprioritaskan. Di SMK itu guru keahlian kita sangat kurang. Guru produktif SMK itu sangat kurang. Makanya alumni SMK tidak laku," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad Jufri mengungkapkan, program guru 3T muncul karena banyaknya keluhan atas kurangnya guru-guru yang harusnya bisa mem-back up kegiatan pembelajaran yang lada khususnya di wilayah-wilayah remote area.
"Ada satu sekolah satu ji guru negerinya kodong. Ada cuman dua. Bayangkan kalau itu saja mogok yang dua itu, tidak ada guru yang lain mendukung, mati itu pembelajaran di sekolah," jelas Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) tersebut.
Sehingga kata dia, muncullah solusi dengan mengangkat guru yang bersedia untuk ditugaskan di daerah 3T. Karena guru honorer lain ditawar tidak bersedia. Sehingga, anggaran program ini diambil dari APBD untuk memberikan upah yang layak bagi tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan.
Ia menegaskan, program ini sudah terlanjur diajukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD sebelum adanya pendaftaran PPPK Guru.
"Kami sudah masukkan di DPA kita dianggaran yang kita ajukan 100 orang lalu muncul tentang kebijakan pemerintah akan mengangkat guru PPPK. Makanya kami dalam wawancara itu ditanya, kalau mendaftar PPPK jangan ikut program ini," pungkasnya.
Sekadar diketahui, terdapat 14 kabupaten yang dimasukkan dalam program dan 42 sekolah SMA/SMK.
Rekrutmen ini merupakan program kerja Disdik Sulsel yang dituangkan dalam DPA-OPD Disdik tahun 2021 pada kegiatan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidik dan surat keputusan Kadisdik Sulsel, nomor: 188.4/611 – wilayah P.PTK-Fas/Disdik tentang penetapan bidang studi untuk sekolah yang masuk dalam wilayah 3T. (selfi/fajar)
