Jatim Terapkan PPKM Darurat dengan Kearifan Lokal

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seiring terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di tanah air. PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 khusus di Pulau Jawa dan Bali.

Menanggapi kebijakan pemerintah pusat tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya telah melakukam rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, pada Rabu (30/6) malam.

Emil mengatakan, PPKM darurat kali ini difokuskan untuk mengatur mobilitas warga. PPKM darurat juga bukan sekadar menutup atau membatasi kegiatan warga, tapi ada proses pembinaan di tengah masyarakat.

“Jadi, bukan hanya membatasi kegiatan ekonomi, tapi bagaimana ada satu proses-proses yang terkoordinasi dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan 3T (testing, tracing, treatment),” ujar Emil Dardak, Kamis (1/7).

Kasus Covid-19 yang menanjak di Jatim, lanjut Emil, membuat pemerintah harus menerapkan pembatasan agar bisa menekan laju penyebaran virus corona. Apalagi sekarang ada virus corona varian Delta yang penyebarannya delapan kali lebih cepat ketimbang virus sebelumnya.

Mantan bupati Trenggalek ini menyebut, PPKM darurat berbeda dengan penerapan PSBB di awal pandemi tahun dulu. “Kita belum tahu ini apakah seperti PSBB yang berjilid-jilid. Kalau PSBB dulu kan tidak boleh beraktivitas sama sekali. Sebenarnya ini masih boleh ya. Masih ngerem. Karena makan di tempat masih dibatasi, seperti pusat perbelanjaan sampai jam lima (sore),” katanya.

  • Bagikan