Tak Jalankan PPKM Darurat, Tito Karnavian Ancam Berhentikan Kepala Daerah

Jumat, 2 Juli 2021 17:39

Mendagri Tito Karnavian. (jawapos.com)

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan,” tulis Diktum ke-5.

Untuk mengimplementasikan PPKM Darurat di lapangan, maka para kepala daerah tersebut dibantu oleh aparat keamanan yakni TNI, Polri, dan Kejaksaan. Sementara daerah yang tidak termasuk dalam zona PPKM Darurat, maka kepala daerah diminta tetap memberlakukan PPKM berskala mikro.

“Tetap memberlakukan Instruksi Mendagri menetapkan PPKM berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19,” tulis diktum ke-11.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diberlakukan mulai tanggal 3 Juli-20 Juli 2021.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, pemerintah mengambil keputusan ini setelah mendengarkan masukan dari banyak pihak, seperti menteri, ahli kesehatan dan para kepala daerah. Jokowi menuturkan, PPKM darurat ini akan lebih ketat dari PPKM berskala mikro. Aktivitas kegiatan masyarakat akan lebih diatur secara ketat. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
6
4
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar