Warning Pemprov Sulsel, KPK: Pokja PBJ Jangan Genit-genit

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, (2/7/2021).

Dalam kunjungannya, KPK rapat bersama dengan pihak Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sulsel yang didampingi oleh pihak Inspektorat.

Person In Charge (PIC) Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK Sulawesi Selatan (Sulsel), Tri Budi mengatakan, maksud dan tujuan kunjungannya untuk melihat bagaimana progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik yang berasal dari APBD, PEN dan DAK.

Dari pertemuan dengan pihak PBJ, ia mengaku telah memberikan beberapa catatan-catatan penting sebagai bentuk rekomendasi untuk Pemprov ke depannya.

"Ada beberapa catatan semisalkan pelaksanaan pekerjaan yang masih belum dilakukan. Kemudian DAK yang juknis dari kementerian memang lambat yang menyebabkan keterlambatan," katanya, ketika ditemui di Kantor Gubernur, Jumat, (2/7/2021).

Selain itu kata dia, perlu juga penguatan kepada pihak Pokja PBJ agar bisa bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku agar kasus dugaan TPK Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021 tidak terulang.

"Bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang ada, jangan khawatir. Karena ke depan itu harus belajar dari masa lalu. Tapi tidak membuat pekerjaan terhambat. Karena kalau pekerjaan cepat, ekonomi semakin bergulir dan masyarakat semakin mendapat manfaat," jelasnya.

Tri juga meminta pihak pemprov agar berani melapor ke KPK jika ada pihak yang mencoba mengintervensi. Karena pada dasarnya tidak ada yang berhak melakukan intervensi-intervensi apalagi untuk kepentingan oknum.

"Kami juga mengingatkan kepada Kepala Biro agar pokjanya jangan genit-genit. Jadi lebih ke kode etik yang ada. Kalau ada intervensi harus melaporkan ke KPK. Karena ini hal-hal pencegahan pasca penindakan jangan sampai nanti terulang lagi," ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro PBJ, Bakti Haruni mengakui KPK memberikan penguatan agar tidak perlu takut, tetap harus jalan sesuai dengan standar prosedur.

"Mengingatkan Pokja jangan genit, maksudnya jangan ketemu dengan siapa-siapa saat bertugas untuk menghindari intervensi," tutur Bakti.

Lebih lanjut kata Bakti, pihaknya telah melaporkan kondisi yang ada saat ini yakni pemprov sementara dalam proses perbaikan termasuk pengaktifan Dewan Pertimbangan Etik, perbaikan penghasilan tunjangan dan pemberian sarana kerja yang lebih baik. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan