Singgung Moral Politik Jokowi, Mantan Aktivis 98: Wajar Rakyat Bersikap

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang blak-blakan menilai, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk kontrol sosial.

“Sebagai Presiden, Jokowi adalah pusat koordinasi penyelenggara negara. Ditangan seorang Presiden arah politik dan ekonomi ditentukan. Apalagi Indonesia menganut sistim presidensial. Kekuasan Presiden ada disemua bidang karena sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.” jelas Sahat Simatupang dalam keterangannya yang dikutip GenPI.co, Jumat (2/7).

Menurut Sahat Simatupang, Jokowi sebagai opinion leader sekaligus sebagai pusat koordinasi penyelenggara negara tentu aksi nyatanya ditunggu.

“Kalau Jokowi ngomong A kemudian rakyat mengartikan itu sebagai sebuah janji kan rakyat menunggu. Kalau kemudian omongan atau janjinya itu belum terlaksana, setidaknya sejak 2014 lalu atau tujuh tahun setelah jadi Presiden, wajar rakyat bersikap,” ungkap Sahat Simatupang.

Padahal, beberapa janji Jokowi yang masih jadi ganjalan adalah penguatan pemberantasan korupsi dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 berjanji akan memperkuat KPK, bahkan menyebut penyidiknya jangan hanya 60 orang saja. Namun yang kami lihat justru sebaliknya, penyidik KPK yang berintegritas tergusur dari KPK. Nah, apakah salah kalau mahasiswa kemudian berkesimpulan Jokowi ngomong A, tapi faktanya B.” beber aktivis 98 ini.

  • Bagikan