Dana Desa Dipakai Berwisata, Kejaksaan Janji Telisik

Minggu, 4 Juli 2021 11:19

ILUSTRASI. (INT)

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Pengelolaan Dana Desa (DD) di Sinjai sarat akan masalah. Kegiatan yang mestinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, justru dialokasikan berbeda.

Total DD yang dikelola 67 Pemerintah Desa se-Kabupaten Sinjai tahun 2021 sebanyak Rp73 miliar. Kucuran anggaran tersebut mestinya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah yang telah terserap per 15 Juni 2021 sebesar Rp29,2 miliar atau sekitar 40 persen.

Jumlah ini mengalami peningkatan dari penyaluran tahap pertama oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai sebesar Rp19,4 miliar atau sekitar 26,57 persen dari total pagu.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai, Anas Fazri merinci, DD tahap pertama tersebut terdiri dari alokasi wajib untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen, yakin Rp5,8 miliar. Kemudian, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan ke 9.317 keluarga penerima manfaat sebanyak Rp4,1 miliar.

Lalu, Dana Desa reguler (non BLT) sebesar Rp9,3 miliar. “Penyaluran DD dibagi menjadi tiga tahap, tahap I 40 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 20 persen, setiap tahap diperuntukkan untuk dana BLT,” terang Anas, belum lama ini.

Namun sayangnya penyaluran tersebut tak sejalan dengan program yang mestinya jadi prioritas pemerintah. Pada pertengahan Juni lalu, 50 orang yang terdiri dari rombongan kepala desa beserta istri melakukan studi banding ke Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten menggunakan Dana Desa di akhir masa jabatannya.

Tak hanya memboyong istri, mereka juga mengajak jajaran pengurus BUMDes. Jumlah anggaran yang dihabiskan dalam kunjungan tersebut diperkirakan mencapai Rp280 juta.

Ada juga kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Kota Makassar, satu pekan sebelum studi banding dan diikuti oleh 150 orang. Dimana kegiatan ini diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp675 juta. Sebab, biaya satu orang sebesar Rp4,5 juta.

Kepala Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan mengungkap, sumber anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut berasal dari Dana Desa. Namun, di mengklaim, jika kegiatan yang dilakukan akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

“Alasannya, karena kami berkunjung untuk mempelajari pengelolaan wisata dan keterampilan atau produk desa yang bisa menggairahkan ekonomi kreatif dalam pengembangan desa,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Abdesi Sinjai tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sinjai, Andi Haryani Rasyid mengatakan, studi banding ke Desa Ponggok merupakan program Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi).

Hanya saja, baru tahun ini dilaksanakan karena tahun sebelumnya terjadi pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat. “Saya ikut juga ke sana, secara regulasi memang tidak ada yang dilanggar, apalagi kegiatan ini untuk pengembangan desa,” jelasnya.

Presidium Forum Informasi dan Komunikasi (FIK) Organisasi Non Pemerintahan (Ornop) Sulsel, Haswandy Andy Mas mengatakan regulasi tentang pelarangan penggunaan dana desa untuk study tour tidak dijelaskan secara rinci. Namun dana tersebut hanya diperuntukkan perangkat desa atau Bumdes untuk pengembangan desa.

Meski demikian tidak elok jika itu dilakukan di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut tidak mencerminkan keperihatinan dan ketaakan terhadap larangan pemerintah untuk mengurangi bepergian.

“Apa yang menjadi pertimbangan study tour tersebut dilakukan dimasa pendemi Covid-19. Apalagi infonya mereka membawa keluarga, sehingga study tour lebih mengarah ke rekreasi,” kata Haswandy.

Mantan Direktur LBH Makassar ini menambahkan jika ada pelanggaran pihak aparat penegak hukum (APH) harus turun melakukan pemeriksaan. Jika memang ada pelanggaran berupa orang yang tidak berhak tetapi menggunakannya adalah sebuah pelanggaran. “Pelanggaran itu bisa masuk dalam rana pidana korupsi,” tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Ajie Prasetya mengaku jika pihaknya belum mempelajari terkait perjalanan kepala desa itu. Akan tetapi masalah ini akan tetap menbjadi atensi Kejaksaan. Untuk sementara dia tak ingin berkomentar sebelum mempelajari masalahnya secara lengkap. (sir-edo/ful)

Bagikan berita ini:
6
7
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar