HNW Endus Manuver Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di Tengah PPKM Darurat

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan berbagai manuver inskonstitusional terkait perpanjangan masa jabatan Presiden. Manuver yang dimaksud adalah, wacana amandemen UUD NRI 1945 via referendum atau dengan dekrit Presiden.

Padahal, di tengah pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, mestinya semua manuver dan kebijakan yang ditempuh adalah yang konstitusional. Khususnya yang dapat membantu bangsa dan negara sebagai kontribusi konstruktif untuk menyelamatkan masyarakat dari covid-19 dan segala dampaknya.

Karena itu HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengkritisi usulan yang menginginkan Presiden Joko Widodo menerbitkan dekrit untuk menambah masa jabatan presiden karena kondisi darurat Covid-19. Selain inkonstitusional, usulan itu tidak sesuai dengan fakta global kasus covid-19.

Buktinya, di AS, New Zealand, Iran, serta negara negara lain, tidak ada satupun yang memakai pandemi Covid sebagai alasan untuk merubah konstitusi. Termasuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

Semestinya dalam suasana PPKM Darurat, semua pihak berkontribusi atasi masalah dengan melakukan manuver politik yang menentramkan dan menghadirkan solusi, agar Rakyat tidak bingung dan tidak resah.

Dengan begitu rakyat makin kuat imunitas tubuhnya, dan tidak mudah menjadi korban covid-19.

“Jangan malah seperti berlomba membuat manuver-manuver yang tidak sesuai konstitusi seperti perpanjangan masa jabatan Presiden. Selain inkonstitusional, manuver itu meresahkan Rakyat, dan bisa menggerus imunitas fisik mereka,” ujar HNW dalam keterangannya, Minggu (4/7/2021).

  • Bagikan