Ekonomi Sulsel Terdampak PPKM Darurat

  • Bagikan

MAKASSAR, FAJAR — Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali berdampak pada pengusaha di Sulsel. Beberapa sektor akan mengalami pelemahan.


Salah satu sektor yang bisa terdampak adalah jasa pengangkutan logistik. Tren distribusi barang dari Jawa masuk ke Sulsel cukup besar. Begitupun sebaliknya, pengiriman ke wilayah Jawa, utamanya untuk produksi hasil pertanian bisa saja terpengaruh.


Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Syaifuddin Syahrudi mengatakan, kondisi pandemi memang memberi pengaruh terhadap distribusi barang. Ada pengurangan sekitar 5-7 persen, apalagi ketika kondisi penerapan aturan pembatasan atau PPKM darurat.


Untuk aktivitas pelabuhan di Makassar, kata Syaifuddin, memang masih didominasi aktivitas barang masuk. Utamanya dari Jawa. "Aktivitas barang masuk sekitar 70 persen. Sementara yang keluar (dari Sulsel) hanya 30 persen," bebernya kepada FAJAR, Minggu, 4 Juli.


Syaifuddin menuturkan, biasanya, selama daya beli masyarakat terjaga, distribusi barang yang didominasi komoditas pertanian ke wilayah Pulau Jawa tak berpengaruh. Akan tetapi, ada beberapa pembatasan aktivitas seperti rumah makan atau yang lain.


"Nah, kita harap sektor ini tetap terjaga di wilayah PPKM darurat. Apalagi, masih bisa take away. Mudah-mudahan distribusi logistik, utamanya untuk sektor pangan tak berpengaruh," katanya.


Sementara untuk barang masuk ke Sulsel, kata dia, PPKM Darurat bisa saja berpengaruh. Apalagi jika produksi industri di Jawa berkurang. Otomatis akan ada penurunan jumlah distribusi barang, mulai dari produk kemasan, hingga material pembangunan yang juga besar masuk ke Sulsel.


Dia tetap berharap sektor jasa distribusi tak terlalu terdampak atas PPKM Darurat. "Sektor ini sangat bergantung kepada daya beli dan perekonomian masyarakat. Apalagi untuk wilayah Jawa, yang tentu akan berimbas ke Sulsel," tambahnya.

Pada sektor penerbangan, dampak PPKM Darurat juga sudah mulai terasa. Saat ini, banyak penumpang yang mulai mengatur ulang jadwal penerbangannya. Kondisi ini lantaran ada kebijakan wajib vaksinasi untuk masuk ke wilayah Jawa dan Bali selama kebijakan pembatasan tersebut.


Ketua Airline Operators Committee (AOC) Bandara Sulhas Jumadil Aldillah mengatakan, pihaknya mengikuti kebijakan Surat Edaran (SE) Kemenhub 45 Tahun 2021. Salah satu yang dipersyaratkan adalah kewajiban vaksinasi yang memang dianggap sudah memenuhi kriteria.


Surat edaran tersebut mulai berlaku hari ini. Akibatnya banyak penumpang yang mulai penjadwalan ulang pemberangkatan, lantaran belum memenuhi syarat. "Sejauh ini belum ada pembatalan. Rata-rata mengevaluasi jadwal berangkatnya sembari menunggu vaksinasi," bebernya kepada FAJAR, kemarin.

Dengan kondisi seperti ini, dia mengakui, maskapai mulai mengevaluasi rute penerbangan khusus dari Makassar ke wilayah Jawa dan Bali. Padahal, intensitas penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin ke dua pulau ini mendominasi.
"Pilihannya, harus ada pengurangan jumlah penerbangan. Edaran ini kan sampai 20 Juli. Itupun kita belum tahu, apakah lanjut atau tidak. Kami dari maskapai, juga harus taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah," tambahnya.


Sektor Perhotelan juga salah satu yang terpukul atas kebijakan PPKM Darurat. Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan, pada Juni lalu, kondisi hunian hotel perlahan sudah mulai bergairah. Apalagi ditopang dengan kegiatan dari berbagai kementerian atau instansi pusat di Makassar.


Namun, saat pemberlakuan PPKM, kondisinya kembali menurun. Tingkat hunian hanya sekitar 40 persen sampai 45 persen. Itupun masih berpotensi merosot dengan adanya batasan kegiatan dari pusat di Makassar pasca kebijakan WFH di Jawa dan Bali.


"Jadi PPKM di Jawa dan Bali bukan cuma bedampak di sana saja. Tetapi terasa sakit di Sulsel. Kementerian serta kunjungan dari luar kita harapkan bisa mendongkrak tingkat hunian, tetapi sekarang terus berkurang," bebernya kepada FAJAR kemarin.


Menurutnya, pasar lokal tak bisa mendongkrak tingkat hunian untuk hampir 15 ribu kamar hotel di Makassar. "Sebarapa kuat pasar lokal? Harapan kita dari pusat. Dulu, dua kali seminggu menteri-menteri (Kementerian) bawa rombongan untuk berkegiatan. Sekarang sudah sepi," tambahnya.

Dia berharap insentif dana hibah pariwisata segera bisa disalurkan oleh Pemerintah Pusat untuk hotel dan restoran. Hibah pariwisata ini bisa membantu pengusaha dalam masa sulit ini.


Kerua Apindo Sulsel, La Tunreng mengatakan, dampak PPKM Darurat tak hanya bisa dilihat dari satu sektor saja. Wilayah Jawa sangat erat kaitannya dengan Sulsel. Semua sektor usaha hingga industri pasti akan terdampak hal ini.
"Karena pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk melindungi masyarakat. Dampaknya, pasti akan memukul ekonomi. Jam operasional usaha dipangkas, tentu akan memberi pengaruh nantinya,” tambahnya.

Berdamai dengan Covid

PPKM Mikro cukup berdampak pada aktivitas pelaku usaha. Jika terus berkepanjangan, berpotensi mematikan usaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayyang mengatakan, PPKM Mikro yang semakin ketat membuat perekonomian yang sebelumnya sudah menggeliat kembali terhambat, bahkan terjun bebas.

"Kita maunya sebenarnya, dunia usaha dibuat damai saja dengan virus korona. Jadi bukan melawan korona. Makanya kita juga harapkan vaksinasi dipercepat agar aktivitas masyarakat berjalan normal kembali," ujarnya.

Sejauh ini, PPKM Mikro, kata Muammar, telah berdampak pada pengurangan aktivitas sejumlah perusahaan atau usaha. Hal itu sejalan dengan pengurangan upah untuk para karyawan. Situasi ini menjadi kekhawatiran, jika terus berlanjut maka bisa saja berdampak pemutusan hubungan kerja.


"Sejauh ini memang belum ada (PHK). Tapi, kalau berlanjut sampai Agustus, pasti banyak karyawan yang dirumahkan," imbuhnya.

PPKM Darurat di Jawa sebagai pusat perekonomian Indonesia, katanya tentu berpengaruh ke wilayah lainnya termasuk di Sulsel. Di Apindo, ada 300 perusahaan atau usaha yang bergabung mulai dari sektor industri, kuliner, hingga jasa.
Sebagian besar perusahan tersebut terhubung langsung dengan perekonomian nasional yang berpusat di Jawa. Iapun memastikan semua usaha itu terdampak aturan ini.


"Sektor kuliner yang terparah terkena dampak. Banyak restoran, kafe maupun hotel mengalami penurunan omzet," tandasnya.


Saat ini, usaha besar hingga kecil, semua terdampak aturan PPKM Mikro yang semakin ketat. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumundari) Sulsel Bahtiar Baso mengharapkan pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha kecil.


Mereka diberi ruang untuk tetap buka, tapi dengan metode take away (bawa pulang) atau pesan-antar. "Tetap buka, nanti kalau Satgas Raika datang tinggal memantau saja. Yang jelaskan tidak menciptakan kerumunan. Harusnya begitu agar tidak mematikan sektor UMKM," katanya.
Ia menyebut, saat ini sebanyak 500 lebih anggota Akumandiri Sulsel terdampak pandemi Covid-19.
"Sekitar 80 persen pelaku UMKM yang berkaitan langsung dengan pembatasan jam operasi itu kena dampaknya, penurunan omset bahkan ada yang merugi," kuncinya.

Imunitas

PPKM mikro di Makassar berakhir Senin, 5 Juli, hari ini. "Perpanjangannya bergantung Pemerintah Pusat," kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, kepada FAJAR, Minggu, 4 Juli.


Akan tetapi, kata Danny—sapaan Ramdhan Pomanto— bukan berarti menunjukan pemerintah pasrah dan tak memerhatikan pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pemulihan ekonomi saat ini di Makassar, yang diutamakan adalah imunitas kesehatan yang kuat.

Saat ini, proses vaksinasi untuk masyarakat umum terus berjalan di 47 Puskesmas. Ketersedian vaksin khusus Kota Makassar pun telah dijamin Pemerintah Pusat. "Namun, harus disadari betul bahwa ruang ekonomi akan kembali normal, jika masyarakat sehat dan disiplin dengan protokol kesehatan," tegasnya.


Membangkitkan kembali ekonomi dan menciptakan tambahan bangkitan ekonomi baru, kata Danny, strategi dan momen terbaik untuk me-resetting ekonomi makassar. Dukungan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan melalui kegiatan tracing dan training ini. Kata Danny, saat ini memang diharuskan adanya hibridasi ekonomi.

Pemkot Makassar mengupayakan penyediaan fasilitas ruang online untuk semua bisnis dan usaha yang sudah berjalan.
Salah satu yang akan direalisasikan, menghadirkan Makassar virtual ekonomic center (Mavec). Hibridisasi ekonomi dan ekonomi normal baru membutuhkan fasilitas yang mampu mengakumulasikan semua potensi dan kekuatan ekonomi virtual yang ada dengan titik fokus UMKM. (ful-maj-sal/rif)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan