Pagi-pagi Diceramahi PKS, Danny Pomanto Bakal Evaluasi Kebijakannya Sendiri

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Suara rakyat adalah suara Tuhan. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto siap mengevaluasi kebijakan yang telah ia putuskan. Kencangnya sorotan publik menyikapi surat edaran Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku pada Selasa 6 Juli 2021 membuat Danny sapaan akrab sang walikota berpikir ulang.

Puncaknya saat Danny didatangi oleh Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar beserta perwakilan alim ulama di kediamannya, Jalan Amirullah, Rabu (7/7/2021) pagi.

Terdapat 17 poin yang tertuang dalam surat edaran Nomor 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 tentang PPKM di Kota Makassar yang telah beredar luas di masyarakat maupun lini massa.

Sorotan publik tertuju pada poin ketujuh yang menyebutkan 'Pelaksanaan Kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah'.

Penutupan Masjid, Musholla dan rumah ibadah lainnya berbanding terbalik dengan diizinkannya tempat hiburan malam Cs beroperasi.

Aturan tersebut termaktub dalam poin sepuluh yang berbunyi 'Pelaksanaan kegiatan usaha Karaoke, Rumah Bernyanyi Keluarga, Club Malam, Diskotik, Live Music, Pijat/Refleksi, dan semacamnya termasuk sarana penunjang Tempat Hiburan yang ada di Hotel, diizinkan sampai pukul 17.00 wita dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 O/p (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat'.

Kebijakan non populer itu mengundang sangkaan diskriminatif di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali dari para elite PKS Kota Makassar.

Sekretris Fraksi PKS, Azwar mengatakan kedatangannya menemui Danny di pagi hari guna mengingatkan sang walikota untuk meninjau ulang kebijakan yang telah ia gulirkan itu.

"Memang PPKM bukan kewenangan daerah, tapi merupakan instruksi pemerintah pusat. Sehingga daerah yang dianggap rawan penularan Covid-19 diminta untuk menerapkan aturan itu," kata Azwar saat dihubungi fajar.co.id, Rabu (7/7/2021).

Selain Azwar, tampak pula Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq dan Ketua Fraksi PKS Andi Hadi Ibrahim Baso.

Sementara dari perwakilan pemuka agama tampak hadir di antaranya Ketua Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan Ustaz Muchtar Daeng Lau.

Azwar melanjutkan, kebijakan penutupan rumah ibadah sementara THM, panti pijat dan sejenisnya diperbolehkan buka adalah sebuah kebijakan diskriminatif yang dinilai rawan munculnya kecemburuan sosial. Apalagi masyarakat Makassar dikenal religius.

"Kami minta Pak Walikota bersikap adil. Jika Masjid saja harus tutup, THM juga dong," tegasnya.

Hasilnya, Danny akhirnya melunak. Di depan para ulama, ia berjanji akan mengvaluasi kebijakan itu.

"Pak Wali berjanji akan meninjau ulang kebijakannya, setidaknya dalam 1-2 hari ini. Ya, THM juga dilarang buka," terang Azwar. (dra/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan