JPU Enggan Kasasi saat Hukuman Pinangki Dipotong, Ini Tanggapan Pakar Hukum

  • Bagikan

Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

“Sepanjang tidak ada yang dilanggar dari substansi KUHAP mengenai kasasi maka tidak menjadi suatu keharusan jaksa untuk mengajukan kasasi,” kata Dwi Seno.

Dia mengaku mengamati dan memperhatikan perjalanan kasus Pinangki mulai dari peyelidikan hingga putusan banding. Menurut dia, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dan itu sudah berkesesuaian dengan penerapan KUHAP.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Musakkir mengatakan, dia tidak melihat JPU memiliki alasan hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan banding kasus Pinangki.

“Kecuali putusan hakim menjatuhkan putusan kurang dari tuntutan JPU, maka sangat berdasar hukum bagi JPU untuk mengajukan kasasi, tetapi kalau putusan hakim sama atau sesuai dengan tuntutan JPU dalam surat dakwaan, maka secara normatif sudah tepat kalau JPU tidak mengajukan kasasi,” ujarnya ketika diminta tanggapan mengenai sikap JPU kasus Pinangki.

Meskipun Jaksa Agung sebagai pengendali terhadap rencana tuntutan, bukan berarti Jaksa Agung bisa terlalu jauh mencampuri kewenangan JPU, karena ada yang namanya independensi JPU dalam melakukan penuntutan. Seharusnya kalau mau mengkritisi dari awal mengapa tutuntan JPU hanya 4 tahun, kalau tuntutan itu dianggap ringan. (jpg)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan