JPU Enggan Kasasi saat Hukuman Pinangki Dipotong, Ini Tanggapan Pakar Hukum

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID -- Sikap Jaksa Agung ST Burhanuddin dikritik banyak kalangan. Pasalnya orang nomor satu di Kejaksaan Agung itu tidak memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi atas putusan banding kasus Pinangki Sirna Malasari oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pinangki yang menjadi terdakwa dalam kasus pengurusan fatwa bebas MA untuk terpidana kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, sebelumnya dikurangi masa hukumannya di pengadilan tingkat dua, yakni dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.

Vonis banding tersebut sama dengan tuntutan JPU di tingkat pertama, yang meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menanggapi kritik tersebut, Ahli Hukum Pidana Associate Prof. Dwi Seno Wijanarko dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berpendapat sah-sah saja jaksa tidak mengajukan kasasi.

Menurut dia, sikap itu tidak masalah sebab jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Pinangki 4 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama.

“Menurut hemat saya sikap JPU tidak mengajukan kasasi atas Pinangki merupakan sikap yang sah-sah saja, sebab vonis Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan tuntutan JPU yaitu meminta agar Pinangki divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Artinya putusan hakim telah maksimal dengan tuntutan jaksa pada tingkat pertama,” ungkap Dwi Seno, Kamis (8/7).

Dwi Seno menjelaskan, di dalam ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHAP diatur bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan tiga hal.

Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

“Sepanjang tidak ada yang dilanggar dari substansi KUHAP mengenai kasasi maka tidak menjadi suatu keharusan jaksa untuk mengajukan kasasi,” kata Dwi Seno.

Dia mengaku mengamati dan memperhatikan perjalanan kasus Pinangki mulai dari peyelidikan hingga putusan banding. Menurut dia, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dan itu sudah berkesesuaian dengan penerapan KUHAP.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Musakkir mengatakan, dia tidak melihat JPU memiliki alasan hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan banding kasus Pinangki.

“Kecuali putusan hakim menjatuhkan putusan kurang dari tuntutan JPU, maka sangat berdasar hukum bagi JPU untuk mengajukan kasasi, tetapi kalau putusan hakim sama atau sesuai dengan tuntutan JPU dalam surat dakwaan, maka secara normatif sudah tepat kalau JPU tidak mengajukan kasasi,” ujarnya ketika diminta tanggapan mengenai sikap JPU kasus Pinangki.

Meskipun Jaksa Agung sebagai pengendali terhadap rencana tuntutan, bukan berarti Jaksa Agung bisa terlalu jauh mencampuri kewenangan JPU, karena ada yang namanya independensi JPU dalam melakukan penuntutan. Seharusnya kalau mau mengkritisi dari awal mengapa tutuntan JPU hanya 4 tahun, kalau tuntutan itu dianggap ringan. (jpg)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan