Rektor Bungkam Kritik, Menteri Membiarkan, JPPI: Slogan Kampus Merdeka Hanya Omong Kosong

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID -- Kebijakan Merdeka Belajar dinilai masih belum memperlihatkan bukti kongkritnya. Pasalnya, dalam kebebasan berpendapat saja masih coba untuk dibungkam, seperti yang terjadi pada kasus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mengkritik pemerintah.

“Saya lihat sampai hari ini slogan kampus merdeka masih omong kosong dan pak menterinya (Nadiem Makarim) tidak berani (membuktikan Merdeka Belajar),” jelas Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ketika dihubungi JawaPos.com (grup FAJAR), Jumat (9/7/2021).

Ia melihat Nadiem yang tidak memberikan pernyataan atau mengambil sikap dalam kasus ini tak dapat membuktikan apapun soal kebijakan Merdeka Belajar.

Apalagi, kasus ini bukan yang pertama kalinya, sebelumnya ada BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau bilang Kampus Merdeka, menterinya harusnya mempelopori kemerdekaan berpendapat kayak gimana, kasus ini kan sudah banyak, tapi tidak ada statement dari pak menteri,” tutur Ubaid.

Setidaknya, lanjut Ubaid, Nadiem bisa menanggapi fenomena ini dengan mengajak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara baik. Contohnya adalah dengan memberikan fakta dan melalui penelitian.

“Harusnya pak menteri mengatakan mahasiswa harus terus melakukan kritik, mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Karena itu, Ubaid pun kembali mempertanyakan kehadiran Mendikbudtistek Nadiem Makarim untuk menengahi permasalahan ini.

“Iya dong (harus ambil tindakan), selama ini saya bilang dia abai dan sikapnya tidak jelas,” ungkapnya.

Dalam hidup berdemokrasi, menyampaikan pendapat merupakan hak semua pihak, termasuk kritik kepada pemerintah. Menurutnya, Nadiem dapat mengambil tindakan seperti memanggil rektor yang mengekang kebebasan pendapat mahasiswa.

“Kan bisa saja dipanggil rektor atau kasih teguran rektor yang melakukan tindakan yang tidak mendorong nalar kritis di level mahasiswa,” ujarnya.

Menurut Ubaid, ruhnya kampus itu adalah kritisisme, jika itu tidak ada, maka kampus sudah mati. Begitu juga dengan rakyat, siapa yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat apabila kritikan dibungkam.

“Mau berharap kemana lagi, kampus tempat orang-orang kritis, kalau itu sudah dibungkam ya kita balik lagi pada rezim otoriter,” terangnya.

Apabila tidak ada tindakan dari pemimpin pendidikan di Indonesia itu, langkah terbaik adalah terus menyampaikan kritikan. “Ini kan kesan yang muncul, rektornya semena-mena, kemudian menterinya tidak melakukan evaluasi dan terkesan membiarkan,” pungkasnya. (jpg)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan