Vendor Wisata Covid Minta Dibayar, Salah Satunya Ponakan Nurdin Abdullah, Ini Penjelasan Pemprov

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Sejumlah vendor untuk program wisata Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendatangi kantor Gubernur Sulsel.

Para vendor mendesak Pemprov untuk melakukan pelunasan sesegera mungkin. Pasalnya, sebagian mengaku tidak dibayar selama beberapa bulan ini.

Menanggapi hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Nimal Lahamang selaku pihak yang banyak bersentuhan degan program tersebut mengatakan, selama tahun 2021 memang ada beberapa tagihan yang masuk untuk pembayaran dari bulan Januari hingga bulan Maret.

"Memang ada tagihan beberapa sisa dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kan kita tahu toh bulan Maret ditutup mi itu wisata Covid-19 karena pertimbangan pasien sudah mulai berkurang sampai bulan Maret kemarin. Akhirnya bertahaplah ditutup hotel," katanya, Jumat, (9/7/2021) malam.

Ia menjelaskan, semua tagihan yang masuk wajib diaudit oleh pihak Inspektorat. Sehingga, kata dia, memang membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Diaudit itu pemeriksaan secara menyeluruh datanya, apanya semua. Dan alhamdulillah selama hampir 4 minggu BPBD diperiksa, karena adanya tagihan. Sudah ada pembayaran bertahap. Ada beberapa hotel lagi dan keduanya ada beberapa katering," lanjutnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief menyebutkan, ada tiga tahap pemeriksaan yang ia lakukan selama ini untuk pembayaran Covid-19 sebesar Rp20 miliar.

"Saya lakukan pemeriksaan dan itu pemeriksaan tiga kali dilakukan, tiga tahap, karena begitu banyaknya, Rp20 miliar saya harus verifikasi ulang, ini sudah pemeriksaan," ujarnya.

Bahkan, kata dia, pihaknya membentuk Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) untuk melakukan pemeriksaan.

"Maka Rp20 miliar saya lakukan pemeriksaan khusus, 7 hari pertama sebelum lebaran saya bisa menyelesaikan terutama yang berkaitan dengan tenaga sukarela. Karena itu mendekati relawan-relawan saya lakukan verifikasi. Dan itu sudah dibayar sebelum lebaran, lebaran Idul Fitri kemarin," ujarnya

Untuk pembayaran pertama, lanjutnya, baru sekitar Rp5 miliar, mengutamakan para relawan. Pembayaran tahap kedua sekitar Rp4 miliar lebih, sebagian besar untuk usaha katering. Kemudian, pembayaran tahap ketiga saat ini, termasuk jasa katering dan hotel menurutnya telah diserahkan ke pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.

"Pemeriksaan ketiga, 7 hari lagi (dilakukan), itu sudah sebagian ada katering, terutama ada yang luar daerah dan hotel. Setelah itu saya tambah lagi 5 hari untuk mengecek lokasi-lokasi di daerah. Dan sejak minggu lalu, sudah semua saya selesaikan dan saya sudah kasi BKAD yang mana boleh dibayar," ujarnya.

Ia mengakui, tagihan yang ada memang sudah cukup lama. Hasil audit dari Rp20 miliar itu, kata dia, ada sekitar Rp100 juta tidak bisa dibayar.

"Katering itu Rp4 miliar kita lihat oke, ada kurang-kurang sedikit paling jutaan ji, mungkin salah hitung ji. Karena dari Rp20 miliar itu cuma 100 juta ji tidak bisa dibayar, termasuk hotel," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah vendor program wisata covid-19 mendatangi Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, (9/7/2021) siang tadi.

Kedatangan mereka untuk memperjelas pembayaran yang tak kunjung ia terima. Salah satu di antaranya adalah keponakan Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan