Moeldoko Cs Siap-siap Gigit Jari, Hamdan Zoelva Yakin Hakim Obyektif dan Adil

Selasa, 13 Juli 2021 15:09

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva-- Boy Slamet/Jawa Pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Hamdan Zoelva menilai, gugatan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun (JAM) terhadap Menteri Hukum dan Ham di PTUN, tidak punya kedudukan hukum atau legal standing.

“Moeldoko dan JAM dalam gugatannya masih mengaku sebagai Ketum dan Sekjen PD, padahal Pemerintah sudah tegas tidak mengakui KLB Deli Serdang, jadi jelas tidak ada dasar hukum mereka untuk menggugat Menkumham” ujar Hamdan Zoelva, usai sidang persiapan PTUN Jakarta, Selasa (13/7).

Sebagai pihak ketiga atau intervensi, Partai Demokrat berkeyakinan Majelis Hakim PTUN akan bersikap obyektif dan adil untuk menolak gugatan tersebut berdasarkan hukum.

Sidang ini semakin menarik perhatian publik karena sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko yang nota bene pembantu Presiden, justru menggugat keputusan Pemerintah dalam hal ini Menkumham yang sudah mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Hamdan Zoelva menegaskan, surat jawaban Menkumham 31 Maret 2021 itu sudah benar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

“Perspektif hukum dikaji dari sisi manapun, asal dilakukan dengan benar, akan membuktikan bahwa surat jawaban Menkumham sudah tepat secara hukum,” ujarnya.

Hamdan juga menjelaskan gugatan terkait AD/ART bukan merupakan wewenang PTUN. Secara waktu pun sudah terlewat jauh.

“Batas waktu gugatan sudah melewati 90 hari sejak disahkan oleh Menkumham, 18 Mei 2020 lalu, sebagaimana diatur pada pasal 55 UU PTUN. Dan ini jelas-jelas ranahnya ada di Mahkamah Partai, karena termasuk perselisihan internal partai, bukan wewenang PTUN” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusional (2013-201) ini.

Bagikan berita ini:
9
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar