Tagihan Perawatan Pasien Covid-19 di Makassar Tembus Rp1,7 T

Selasa, 13 Juli 2021 13:42

Ilustrasi situasi ruang perawatan pasien Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta. (Hafidz Mubarak/Pool/AFP)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR – Covid-19 menggerogoti keuangan negara. Untuk pasien di Makassar saja, biayanya telah mencapai Rp1,7 triliun.

SALAH satu yang merawat pasien Covid-19 adalah Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi. Sebagai RS milik provinsi, pendanaan penanganan pasien dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ketua Tim Klaim Perawatn Pasien Covid-19 RSKD Dadi dr Irma Santy mengaku kurun 2020-2021, tagihan yang belum terbayarkan oleh Kemenkes masih ada Rp14 miliar.

Saat ini, RSKD masih menunggu hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika beres, barulah tunggakan itu disalurkan oleh Kemenkes.

“Kemarin (tahun lalu) itu kan kita punya anggaran yang belum dibayarkan, mulai Juni-Agustus 2020. Tetapi pada Agustus sudah keluar reviewnya BPKP dan sudah dibanyarkan Minggu lalu,” kata Irma, Senin, 12 Juli.

Saat ini, pihaknya sementara menunggu review untuk September-Desember 2020. Dalam proses pencarian ini, kendala yang dihadapi berkaitan perawatan pasien bulan berikutnya.

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSKD Dadi Aruddini menuturkan dalam menunjang pelayanan pasien Covid-19, pihaknya masih menggunakan anggaran dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dadi.

Aruddini tak menampik jika ada problem dari pendanaan anggaran perawatan pasien Covid-19 yang belum tersalurkan. Bukan hanya tahun ini, tetapi juga tahun sebelumnya.

“Dalam anggaran penanganan pasien, tentu ada suatu problem. Sehingga mau tidak mau kami harus tanggulangi. Apalagi, proses keuangannya membutuhkan proses administrasi,” ucapnya.

Dari laporan keuangan tahun lalu, utang Kemenkes dalam penanganan pasien Covid-19 di RSKD Dadi masih ada Rp14 miliar.

Verifikasi BPJS

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Nur Rochman, mengatakan total klaim perawatan Covid-19 di angka Rp1,7 triliun. Itu untuk 30 rumah sakit di Makassar.

“Proses verifikasi klaim Covid-19 berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak rumah sakit mengajukan klaim Covid-19 secara periodik,” katanya.

Kemudian BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dalam waktu 14 hari sejak berkas diterima secara lengkap. Angka klaim itu muncul untuk rekapitulasi pembiayaan klaim Covid-19 selama 2020-2021.

Pada dasarnya, pengajuan klaim biaya Covid-19 mencakup data diri dan identitas pasien. Lalu, biaya yang timbul dari setiap pelayanan yang diberikan pihak RS.

Di antaranya, obat, tindakan, biaya perawatan sesuai dengan indikasi medis pasien, dan ketentuan yang berlaku. Rochman menjelaskan, secara periodik yang dimaksud adalah secara berkala.

Berkas klaim yang sudah diselesaikan oleh pihak RS diajukan ke BPJS Kesehatan untuk diverifikasi. “Disampaikan periodik artinya selama masa pandemi covid-19, pihak RS yang melayani pasien covid akan terus mengajukan berkas klaim hingga saat ini,” jelasnya.

Soal tunggakan pemerintah terhadap rumah sakit, pihaknya sendiri mengaku tidak masuk dalam ranah itu. Kewenangan BPJS Kesehatan hanya memverifikasi klaim, pembayaran oleh Kemenkes.

“Soal pembayaran, penagihan dan tunggakan adalah di luar kewenangan kami, karena selesai verifikasi kami hanya menyampaikan berkas dan nilai klaim ke Kementerian Kesehatan,” pungkasnya. (bus-muh)

Bagikan berita ini:
8
8
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar