Penyidikan Terus Bergulir, Kerugian Rp20 M di RS Batua

  • Bagikan
Bangunan RS Batua mangkrak, Selasa, 8 Desember. ABE BANDOE/FAJAR

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Salah konstruksi Rumah Sakit (RS) Batua diduga merugikan negara Rp20 miliar lebih. BPK telah mengeluarkan hasil audit investigasi.

Rencananya, penetapan tersangka akan dilakukan Polda Sulsel usai Iduladha. Polda telah menerima laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel terkait besaran kerugian negara akibat pembangunan RS yang kini mangkrak itu.

Rektor Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, mengatakan kerugian negara ini sangat fatal. Sudah seharusnya pihak yang terkait terjerat UU Tindak Pidana Korupsi dan dihukum bui.

Pihak yang harus diseret adalah mereka yang bersentuhan langsung dengan kasus tersebut, baik itu pelaksana maupun perencana.

"Ini fatal. PPK, konsultan, dan kontraktornya harus dijerat pasal UU Tipikor. Mereka harus dipenjara. Wajib hukumnya," jelas Bastian Lubis kepada FAJAR, Rabu, 14 Juli.

Kerugian negara tidak hanya disebabkan oleh kerugian konstruksi. Tetapi, harus ditambah lagi dengan biaya pembongkaran bangunan fisik yang sudah berdiri.

"Bangunannya harus dirobohkan. Pasti kerugian negara bertambah, karena kan harus ditambah lagi dengan biaya pembongkaran bangunan," jelasnya.

Mantan pejabat di diskes sangat besar berpeluang terseret. Terutama dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat masih menjabat.

"Itu hukumnya wajib. Dia sebagai KPA, dan itu, kan, terbukti merugikan negara," jelasnya.

Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli membenarkan telah menerima hasil audit tersebut dari BPK. "Kami sudah terima pada Jumat lalu," jelasnya.

Atas hasil itu, pihaknya segera menetapkan tersangka. Setidaknya, pekan depan status tersangka sudah menetapkan. "Yah, pekan depanlah atau paling lambat bulan ini. Mudah-mudahan lancar," jelas Fadli.

Saat ini, pihak penyidik tengah mempelajari hasil audit tersebut untuk kemudian menentukan siapa dan berapa jumlah tersangka. Fadli sendiri memastikan bakal ada tersangka yang terseret dalam kasus ini.

Sebelumnya, Fadli juga mengatakan bahwa jumlah tersangka tidak hanya satu orang saja. Tetapi, bisa menyeret lima nama bahkan lebih dari itu.

Humas BPK Sulsel Wira Alamsyah mengatakan pihaknya sudah melakukan semua rangkaian audit kerugian. Jumlahnya sudah diserahkan ke Polda pekan lalu untuk ditindaklanjuti.

Laporan hasil kerugian ini keluar setelah pihak BPK menyelesaikan audit sejak Desember 2020. Proses penyelesaiannya memakan waktu lebih dari enam bulan.

Akan tetapi, terkait besaran kerugian negara yang ditimbulkan kasus tersebut, Wira sendiri enggan membeberkan nominalnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Polda untuk menyampaikan rincian kerugian dimaksud.

"Kita cuma menyerahkan hasilnya. Yang jelas ada kerugian negara," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Fadli mengatakan, angka kerugian negara dari RS Batua sendiri mencapai Rp20 miliar lebih.

Sementara Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus), Muhammad Ansar mengatakan kinerja Ditreskrimsus Polda Sulsel patut diapresiasi karena telah serius menangani kasus ini.

Ansar pun berharap, Polda Sulsel bisa menetapkan tersangka dengan segera. Sebab, kasus ini sudah jelas menimbulkan kerugian besar untuk negaranya.

"Bahkan harusnya ada beberapa orang yang jadi tersangka. Bukan hanya satu atau dua orang saja," lanjut Ansar.

Ansar juga berharap, keseriusan kepolisian menangani kasus ini juga dibarengi dengan keseriusan dan kinerja akurat dari BPK dalam menentukan kerugian negara. "Termasuk kasus lainnya yang banyak mengendap di BPK," tegas Ansar. (wid-mum)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan