Satpol PP Pukul Perempuan Mengaku Hamil, Begini Respons Anggota DPD

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Komite I DPD Abdul Rachman Thaha menyayangkan pemukulan yang dilakukan oknum petugas satpol PP saat melakukan operasi PPKM di Kabupaten Gowa, Sulsel.

Abdul Rachman Thaha menyatakan, pemukulan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Apalagi kepada warga yang tidak memperlihatkan gelagat melakukan kekerasan.

Petugas sepatutnya tetap mengendalikan diri dan menggunakan pendekatan persuasif.

”Kini kita nantikan kronologi peristiwa dari versi Satpol PP setempat,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, peristiwa tersebut bisa jadi merupakan bukti bahwa personel yang berurusan dengan pengendalian Covid-19 merasa capek.

Hampir dua tahun mereka terus-menerus dituntut untuk melakukan penertiban, berarti diharuskan menjadi panutan.

”Tugas sebagai role model bukan tugas ringan karena menuntut pengembannya menutupi atau bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan mereka sendiri,” tutur Abdul Rachman Thaha.

Sebagai bagian dari masyarakat, lanjut dia, petugas pun bisa mengalami konflik batin.

Sebab, satu sisi, mereka sadar ada tugas yang harus mereka jalankan.

Di sisi lain, mereka menyaksikan banyak kesempitan hidup yang dialami masyarakat di lapangan.

”Dan boleh jadi kesempitan itu makin menjadi-jadi akibat tugas penertiban yang tengah mereka laksanakan,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, semua lapisan masyarakat, baik yang berseragam maupun tidak berseragam, sama-sama bisa tertekan dan itu berdampak terhadap ketenteraman hidup mereka.

Konsekuensinya, tidak hanya personel di lapangan, masyarakat luas pun perlu mengendalikan diri.

”Semua pihak harus menjauhi perbuatan yang memprovokasi sekaligus menjaga diri agar tidak terprovokasi,” papar Abdul Rachman Thaha.

Dia meminta semua pihak memahami adanya eskalasi situasi mengarah ke keresahan sosial dan gesekan antawarga akibat kesulitan multidimensi pada masa pandemi.

Pemerintah pusat, menurut dia, sepantasnya menginsafi bahwa proyek-proyek infrastruktur harus diturunkan prioritasnya.

”Kita sedang berada pada situasi pertaruhan antara hidup dan mati, program-program yang baru mendatangkan pemasukan dalam jangka panjang tidak boleh mendahului kebutuhan saat ini menyangkut kesanggupan masyarakat memenuhi kebutuhan mendasar mereka,” terang Abdul Rachman Thaha.

Dia menambahkan, kenaikan alokasi anggaran infrastruktur di satu sisi dan ketidakcukupan alokasi anggaran kesehatan dan sosial di sisi lain, merupakan bukti kejanggalan, ketidakpekaan, serta ketidaktepatan dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional.

”Presiden semestinya tidak sulit memahami hal ini,” kata Abdul Rachman Thaha.

Otoritas penegakan hukum, terutama kepolisian, sedapat mungkin tidak menerapkan cara-cara pidana dalam menangani gesekan terkait Covid-19 yang terjadi di lapangan.

Demikian pula terhadap kritik-kritik yang makin lama makin masif ditujukan ke pemerintah.

”Kaum terdidik dan kalangan tak terdidik ini membutuhkan ruang seluas-luasnya untuk mengungkapkan perasaan hopeless dan helpless mereka. Itu manusiawi. Itu wujud ketakutan mereka akan risiko kolapsnya negara kita,” ujar Abdul Rachman Thaha. (JPC)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan