Anggaran Tersedia Tapi Tak Terpakai, Mendagri Layangkan Teguran ke Pemprov Sulsel

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat teguran bernomor 900/3922/SJ.

Pasalnya, realisasi anggaran termasuk untuk penanganan Covid-19 maupun insentif tenaga kesehatan dinilai cukup rendah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebutkan, pihaknya dan Kepala Daerah sudah berkali-kali rapat untuk membahas realisasi anggaran, namun tak banyak peningkatan dari rapat-rapat sebelumnya.

"Termasuk insentif tenaga kesehatan itu menjadi prioritas bapak presiden. Kami sudah sisir dan rapat berkali-kali dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang belanja untuk penanganan Covid-19 dan realisasi untuk insentif tenaga kesehatan belum banyak berubah," katanya dalam konferensi pers pelaksanaan PPKM Darurat melalui channel youtube Sekretariat Presiden, dikutip Fajar.co.id, Sabtu, (81/7/2021).

Olehnya, menurut Tito, perlu kiranya untuk memberikan surat teguran kepada pemerintah yang bersangkutan. Surat teguran tersebut dikeluarkan pada Sabtu, (17/7/2021) kemarin.

"Hari ini Sabtu, kami sudah sampaikan surat teguran tertulis," tuturnya.

Ia menegaskan, tak biasanya ia mengeluarkan surat teguran. Hanya saja karena memang perlu ada atensi, maka 19 daerah termasuk Sulsel diberi teguran.

Selain Sulsel, daerah lainnya yakni, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, NTB, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Ia mengaku heran, karena anggaran jelas tersedia, namun hingga saat ini realisasi anggaran tidak seberapa.

"Sementara kepala daerah kadang-kadang, kami beberapa kali ke daerah banyak yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa. Nah ini kami keluarkan surat resmi," tuturnya.

Dalam hasil monitoring khusus untuk Provinsi Sulsel yang ditampilkan, sisa Bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOKT) tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp1.217.499.942 atau 5,4 persen dari pagu sebesar Rp22.614.090.910.

Sedangkan alokasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) /Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 belum dianggarkan dalam APBD 2021.

Pemerintah pusat meminta Sulsel untuk melakukan langkah percepatan dengan merealisasikan sisa BOKT TA 2020, penganggaran dan pembayaran Innakesda yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 dan pelaporan realisasi pembayaran Innakesda TA 2021.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, untuk mencairkan sebuah anggaran, termasuk penyaluran insentif nakes, perlu melalui prosedur sesuai regulasi yang ada.

"Kalau insentif nya, uangnya kan sudah ada. Pencairannya prosedural juga kan. Kita juga mengkaji. Paling tidak kita mau lihat bagaimana prosedur-prosedur supaya itu terealisasi. Karena tertahan itu lebih kepada di sisi ini ada aturan ini,” katanya ketika ditemui di Kantor Gubernur, Senin, (21/6/2021) lalu.

Terpisah, Plt Bappelibanda Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyebutkan, beberapa segmen anggaran yang cukup besar mempengaruhi anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga serapan anggaran di Sulsel belum maksimal.

Sekadar diketahui, dalam data laporan realisasi anggaran per 15 Juni 2021 dari Kemendagri, khusus pemprov Sulsel realisasi anggaran sebesar 20,36 persen. Sedangkan pendapatan sebesar 27,90 persen.

Padahal, Rata-rata serapan anggaran masing-masing provinsi sebesar 27,90 persen. Bahkan Sulsel sempat masuk peringkat ketiga serapan anggaran terendah setelah Bali dan Papua Barat.

Sementara itu, Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi insentif nakes di Sulsel per 15 Juni 2021 baru mencapai Rp6,6 miliar atau sama dengan 2,36 persen dari Rp280 miliar yang telah dianggarkan melalui DAU atau DBH.

Selain itu, insentif nakes daerah melalui BOKT, sisanya per 14 Juni 2021, sebesar Rp68 miliar dengan total pembayaran Rp129 miliar.

Nilai pagu Rp197 miliar yang telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk 82,961 tenaga kesehatan. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan