Ditegur Mendagri, Pemprov Sulsel Bakal Kebut Pembayaran Insentif Nakes

Minggu, 18 Juli 2021 22:38

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merespons teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilayangkan melalui surat teguran tertulis bernomor 900/3922/SJ pada Sabtu, (17/7/2021).

Teguran tersebut dilayangkan setelah melihat hasil monitoring kondisi realisasi anggaran Pemprov yakni Bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOKT) tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp1.217.499.942 atau 5,4 persen dari pagu sebesar Rp22.614.090.910.

Bukan hanya itu, alokasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) /Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 belum dianggarkan dalam APBD 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari mengatakan, dana telah tersedia. Namun, masih tetap menunggu selesai hasil verifikasi.

“Untuk tahun 2021, menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, dan verifikator dinas kesehatan, untuk kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview, dan ke BKAD untuk proses selanjutnya,” ujarnya

Semetara itu, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief, mengungkapkan, hasil review insentif nakes sudah bisa dirampungkan Senin, (19/7/2021).

Namun, kata dia masih ada beberapa data pendukung yang belum lengkap seperti dari RSUD Labuang Baji.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid, menyebutkan, setelah hasil review dari Inspektorat selesai, maka insentif nakes akan dicairkan.

Bagikan berita ini:
9
8
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar