Inspektorat Target Hasil Review Insentif Nakes Rampung Besok, Pemprov Sulsel Janji Lunasi Secepatnya

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menegaskan, akan membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) yang telah lama menunggak.

Hanya saja, hasil verifikasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk pembayaran insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) di Sulsel belum rampung.

Nakes yang dimaksud adalah yang bertugas untuk penanganan Covid-19, di rumah sakit milik Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid, mengungkapkan, pembayaran insentif nakes masih menunggu hasil verifikasi APIP. Verifikasi APIP sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.

"Sekarang dalam proses verifikasi APIP. Kita tunggu dulu hasilnya, setelah semua clear, akan langsung dibayarkan. Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya. Kita tunggu saja," katanya, Minggu, (18/7/2021).

Rasyid menyebutkan, pihaknya sudah membayarkan anggaran Rp 79 miliar lebih, untuk penanganan Covid-19. Untuk insentif nakes, akan dibayarkan oleh BPKAD jika telah diverifikasi.

"Masih dalam proses. Harus diverifikasi dulu oleh APIP," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, menjelaskan, pembayaran nakes yang sudah diajukan pihak rumah sakit untuk tahun ini mencapai Rp 8 miliar lebih. Antara lain, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSUD Haji, dan RSUD Labuang Baji.

"Untuk tahun 2021, menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, dan verifikator dinas kesehatan, untuk kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview, dan ke BKAD untuk proses selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif, mengungkapkan, hasil review insentif nakes sudah bisa dirampungkan besok, Senin, 19 Juli 2021. Tinggal RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.

"Tinggal Labuang Baji yang belum lengkap data pendukungnya. Insyaallah besok bisa rampung hasil reviewnya," kata Sulkaf.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengungkapkan, telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes-nya belum banyak berubah. Salah satunya, adalah Provinsi Sulsel.

"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," kata Tito, dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu, 17 Juli 2021.

Meski demikian, Tito mengakui, kepala daerah kadang tidak tahu persoalan anggaran.

"Bisa saja kepala daerah tidak tahu persoalan ini karena masalah anggaran Covid-19 ini tidak perlu melalui persetujuan Kepada Daerah tapi cukup proses BKAD. Yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BPKAD" ujar Tito.

Diberitakan sebelumnya, teguran dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat bernomor 900/3922/SJ.

Dalam hasil monitoring khusus untuk Provinsi Sulsel yang ditampilkan, sisa Bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOKT) tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp1.217.499.942 atau 5,4 persen dari pagu sebesar Rp22.614.090.910.

Sedangkan alokasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) /Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 belum dianggarkan dalam APBD 2021. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan