Komisi IX Apresiasi Pembatalan Vaksin Gotong Royong Berbayar Individu

  • Bagikan
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay -- jawa pos

FAJAR.CO.ID -- Keputusan Presiden untuk membatalkan vaksinasi berbayar individu perlu mendapat apresiasi dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

Oleh karena itu, kementerian kesehatan dan pihak terkait lainnya diminta untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat".

Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya kementerian kesehatan merubah PMK 19/2021. Sebab, aturan kebolehan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut. Oleh karena itu, langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah merubah PMK-nya dan disesuaikan dengan arahan presiden.

Vaksin Gotong Royong ini awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka PMK-nya harus segera direvisi. Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Kalau masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.

"Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," kata Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu melalui pernyataan tertulisnya ke Redaksi, Minggu (18/7/2021).

Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.

"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah".

"Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid di Indonesia," urainya.

Di dalam konteks ini, kita perlu mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi. Termasuk kepada tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tidak lupa, juga kepada beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat. (sam)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan