Pemberlakuan PPKM Darurat, Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Segera Bantu Masyarakat Terdampak

Minggu, 18 Juli 2021 22:56

mendagri-tito-karnavian

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah daerah diminta segera membantu masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Bantuan itu berkaitan dengan pemberian jaring pengaman sosial, berupa bantuan sosial (bansos), dan stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah, dan ultra mikro yang terdampak.

“Karena itu, pemerintah daerah perlu segera mendata masyarakat terdampak,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat”, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, ada dua hal yang perlu dibantu. Pertama, adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial. Kedua, stimulan ekonomi.

“Terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati,” tambah mantan Kapolri ini.

Terkait bansos, lanjut Tito, pemerintah daerah telah memiliki anggaran reguler yang dialokasikan di Dinas Sosial masing-masing daerah.

Mendagri berharap pemerintah daerah dapat segera menyalurkannya. Bila perlu, kata Mendagri, daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, juga terdapat dana desa, yang mana 8 persen di antaranya dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Diharapkan Tito, dengan dana desa itu masyarakat desa yang terdampak kebijakan PPKM juga dapat dibantu.

Mendagri menekankan agar pemerintah daerah tidak menunggu dari pemerintah pusat. “Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera dibantu,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak di-mark up.

Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, dirinya bakal mendukung dan bertanggung jawab.

Mendagri meminta agar kepala daerah tak perlu ragu untuk menyalurkan dana tersebut.

“Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan,” ujar Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi.

Dirinya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut.

“Sehingga ini bisa menjadi dasar betul bagi daerah untuk tidak ragu-ragu merealokasikan APBD-nya untuk kepentingan bansos maupun stimulan ekonomi,” ujarnya seperti dilansir laman Kemendagri, Minggu (18/7/2021). (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
2
1
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar