Insentif Nakes Sulsel 2020 Cair Hari Ini, Tahun 2021 Bagaimana?

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mencairkan insentif tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang dinaunginya.

Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Sulkaf S Latief, mengatakan, review selesai dilakukan pada Senin, (19/7/2021) lalu.

Ia menjelaskan, jika saja Selasa kemarin tidak libur, maka pencairan dilakukan kemarin. Namun karena libur, pencairan baru bisa dilakukan hari ini. Ia menyebut, Rp8 miliar anggaran telah siap ditransfer ke masing-masing rumah sakit.

"Pagi tadi saya sudah selesai tanda tangan untuk tahun 2020. Khusus untuk provinsi Rp8 miliar," katanya, ketika ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (21/7/2021).

Kendati demikian, insentif nakes untuk tahun 2021 ternyata belum direview. Sulkaf menyebutkan, keterlambatan pembayaran taun 2021 karena adanya kebijakan recofusing anggaran 8 persen beberapa waktu lalu.

Namun ia menegaskan, anggaran untuk insentif 2021 juga sudah siap, tinggal bagaimana dicairkan setelah melewati prosedur yang ada.

"Insentif nakes 2021 tergantung kerjasamanya semua. Kalaupun nanti di BKAD minta kami review, ya kami lakukan. Paling lambat tiga hari selesai di kami, kalau semua persyaratan dokumen lengkap. Kalau tidak lengkap, harus kami tunggu lagi lengkapnya," ujarnya.

Untuk, nominal anggaran insentif nakes tahun 2021 yang belum dibayarkan kata Sulkaf, dirinya belum tahu secara pasti.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammad Ichsan Mustari mengatakan, keterlambatan pembayaran karena memang ada tahapan yang mesti dilalui.

Ia mengaku pihaknya tak ingin teledor dalam hal pengelolaan keuangan. Apalagi baru-baru ini sudah ada kasus Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemprov.

"Inikan namanya akuntabel. Kita tidak bisa ada permintaan langsung dibayar. Kalau dibayar, ditangkap ki lagi kalau ada masalah," ujarnya.

Sekadar diketahui, RS Pemprov Sulsel meliputi, yakni RSKD Dadi, RS Sayang Rakyat, RS Labuang Baji, RS Haji, Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Ibu dan Anak Siti Fatimah, dan RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

Diberitakan sebelumnya, dari data Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual melalui channel youtube Sekretariat Presiden, ditampilkan hasil monitoring, sisa Bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOKT) tahun anggaran 2020 yang belum terealisasi sebesar Rp1.217.499.942 atau 5,4 persen dari pagu sebesar Rp22.614.090.910.

Sedangkan, alokasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) /Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 belum dianggarkan dalam APBD 2021. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan