Maladministrasi di TWK KPK, Presiden Jokowi Diminta Pecat Firli Bahuri

Rabu, 21 Juli 2021 16:08

Ketua KPK, Firli Bahuri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menduga penyelenggaraan TWK KPK itu merupakan tindak kejahatan.

Hal tersebut ia lontarkan mengomentari adanya temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladministrasi pada proses TWk pegawai KPK.

“Rilis Tim Advokasi Save KPK sinyalir, penyelenggaran TWK diduga sebagai tindak kejahatan,” ujarnya di Twitter pribadinya.

Ia bahkan menyebut penyelenggaraan tes TWK ini juga memiliki maksud untuk menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) sejumlah kasus korupsi.

“Tim juga kutip temuan Ombudsman, ada pemalsuan keterangan. Lalu, tim juga tuding ada obstruction of justice,” lanjutnya.

Ia pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ketua KPK, Firli Bahuri karena tindakan tersebut.

“Meminta pada Presiden agar Ketua KPK diberhentikan!” pungkasnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu ditemukan setelah Ombudsman RI menyelesaikan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.

“Dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang kita temukan,” kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021). (zaki/fajar)

Bagikan berita ini:
4
5
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar