Ombudsman Temukan Maladministrasi di TWK KPK, Bambang Widjojanto: Ada Setitik Oase

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyambut baik temuan maladministrasi ujian TWK pegawai KPK dari Ombudsman RI.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya maladministrasi terkait kebijakan alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu ditemukan setelah Ombudsman RI menyelesaikan serangkaian proses pemeriksaan atas pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat adanya kebijakan tersebut.

"Dan secara umum maladministrasi itu dari hasil pemeriksaan kita memang kita temukan," kata Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Dengan temuan tersebut, Bambang menyebut menjadi angin segar bagi 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos tes TWK.

"Dahsyat. Ada setitik oase yang muncrat dari Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yang tak lulus KPK harus jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Bingo. Proficiat," tulis Bambang pada laman twitter miliknya.

Bambang menyebut ada kewajiban pimpinan KPK untuk melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman sesuai pasal 28 ayat (1).

"Jika Ketua KPK atau atasannya tidak melaksanakan maka dia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 sesuai UU Bo. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman," lanjut Bambang.

Kata Bambang, Ombudsman juga meminta KPK melakukan tindakan korektif terkait pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah.

"Ombudsman menegaskan, KPK perlu lakukan tindakan korektif. Tidak hanya 75 Pegawai KPK harus dialihkan jadi ASN tapi juga harus ada penjelasan pelaksanaan TWK & hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. Ini penting untuk hindari patgulipat," ujar Bambang. (zaki/fajar)

  • Bagikan