Temuan Ombudsman, Pegawai Tak Lolos TWK Pertimbangkan Upaya Hukum Lebih Lanjut

Rabu, 21 Juli 2021 22:45

TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). ...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mencatat tiga poin penting pada temuan Ombudsman dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status menjadi ASN.

Tiga poin itu antara lain maladministrasi, pelanggaran prosedural, dan penyalahgunaan wewenang. Terkait itu, ke-75 pegawai KPK tengah mempertimbangkan untuk menempuh upaya hukum lanjutan agar dilakukan pemeriksaan terkait motif di balik pelanggaran serius tersebut.

“Terkait dengan tiga kata kunci ini, kami mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong adanya pemeriksaan terkait motif dilakukannya pelanggaran serius tersebut,” kata Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK, Hotman Tambunan selaku perwakilan ke-75 pegawai dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Dikatakan Hotman, penelusuran motif penting dilakukan untuk menilai tujuan tindakan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian tidak hanya 75 pegawai, juga upaya pemberantasan korupsi.

Salah satunya motif di balik penandatanganan berita acara rapat harmonisasi Perkom 1/2021 yang dilakukan Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, padahal keduanya tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Dan apa motif para pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPK, Kepala BKN, KemenPAN-RB, Kepala LAN, dan Kemenkumham, yang tidak mau menandatangani rapat yang mereka hadiri?” kata Hotman.

Bagikan berita ini:
9
10
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar