“Bagaimana Mensos mempertanggungjawabkan verifikasi dan validasi data penerima bansos baru, jika data bansos reguler pun masih bermasalah dan tidak kunjung diperbarui, dan tak kunjung dibahas dengan komisi VIII DPR untuk diputuskan bersama secara bertanggung jawab dan legal,” ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menegaskan, kalaupun Pemerintah kembali mengganti istilah yang dipakai untuk menangani covid-19 dari PSBB hingga PPKM Darurat dan sekarang PPKM Level, bukan berarti Kementerian Sosial bebas untuk tidak melaksanakan ketentuan perundangan.
Apa pun terminologi yang dipakai, Mensos berkewajiban mencairkan seluruh bansos PPKM Darurat dan bansos pada era PPKM Level.
Mulai dari Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta KPM.
Bantuan beras sebanyak 2.010 ton, dan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM maksimal hingga batas akhir perpanjangan PPKM Level, pada 25 Juli 2021. (dra/fajar)
