Ngabalin Bela Jokowi Soal Perubahaan Statuta UI, Seret Ikatan Alumni UI

  • Bagikan

Kedua, pejabat struktural pemerintah pusat daerah. Ketiga direksi badan usaha negara atau daerah.

Keempat, tidak boleh jadi pengurus atau anggota parpol atau organisasi sosial yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Dari keempat poin itu, sambungnya, artinya bahwa posisi Rektor UI diperbolehkan merangkap sebagai komisaris dan tidak bertentangan secara peraturan perundang-undangan.

“Kemudian PP 75 itu dibuat dengan pertimbangan bahwa jabatan komisaris boleh dirangkap oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, selama tidak mengganggu tugas utamanya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Rektor UI Ari Kuncoro mendapat sorotan publik setelah kedapatan rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal itu dinilai telah melanggar Statuta UI, yakni PP Nomor 68/2013 tentang Statuta UI.

Aturan tersebut tercantum pada Pasal 35 huruf c Statuta UI.

Namun kemudian, Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru yakni PP Nomor 75 Tahun 2021.

Aturan baru itu diterbitkan pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di hari yang sama.

Dalam PP tersebut, salah satu poinnya membolehkan rektor rangkap jabatan.

Yang dilarang adalah menjadi direksi BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. (pojoksatu/fajar)

  • Bagikan