Pledoi Agung Sucipto: Bukan NA, Sosok Ini Disebut Pelaku Utama Kasus Suap Infrastruktur

Kamis, 22 Juli 2021 11:07

Suasana sidang pembacaan pledoi Agung Sucipto di PN Makassar. (Zaki/Fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Proses hukum kasus gratifikasi proyek infrastruktur Sulawesi Selatan yang menyeret kontraktor Agung Sucipto kini sudah memasuki tahap baru.

Kini sidang Agung Sucipto telah memasuki sidang pembelaan atau pledoi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa Agung Sucipto dengan tuntutan 2 tahun penjara dan denda sebesar 250 Juta Rupiah.

Agung Sucipto dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia dikenakan Pasal 5 (1) UU Tipikor Jo Pasal 64 (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp250 juta.

Dalam pledoinya, penasehat hukum Agung Sucipto, Bambang Hartono menyebut kliennya menerima tuntutan yang diberikan JPU KPK.

Kendati demikian ia menyebut ada dua hal yang ingin ia luruskan. Dua hal itu adalah dijuntokannya pasal pasal 64 (1) KUHP dan juga penolakan permohonan sebagai justice collaborator.

“Jadi intinya pembelaan itu, kita setuju dengan tuntutan jaksa, hanya ada pasal yang kami tidak setuju, yaitu pasal 64 dan kami tidak setuju dengan permohonan justice Collaborator itu ditolak,” ujar Bambang.

Terkait pasal 64, Bambang berkilah bahwa ini bukan merupakan kejadian yang berlanjut, sebab pada peristiwa tahun 2019 dan 2021 ini adalah satu kejadian yang sama. Sehingga ia tidak menerima jika pasal 5 UU Tipikor dijuntokan dengan pasal 64 KUHP.

Bagikan berita ini:
2
10
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar