Jadi Atensi KPK, Ini Aturan Larangan Nepotisme Pejabat Pemprov Sulsel

  • Bagikan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi.

Imran pun mengaku telah melakukan sosialisasi pada Kamis, (22/7/2021) kemarin terhadap semua OPD.

Dalam pasal 8 Pergub no. 75 tahun 2020 tersebut membagi jenis benturan kepentingan menjadi 13 poin, yakni kebijakan yang berpijak akibat pengaruh/hubungan dekat ketergantungan/pemberian gratifikasi.

Kemudian, pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah, tidak professional, melakukan komersialisasi pelayanan publik, penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi serta menjadi bagian dari pihak yang diawasi.

Sekadar diketahui, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati mengatakan, progres indikator pada manajemen ASN pemprov Sulsel mencapai 76,8 persen. Poin yang menarik perhatian yakni, pada benturan kepentingan yang dinilai cukup banyak.

Hal ini disampaikan oleh Niken ketika rapat bersama pihak pemprov pada Selasa, (27/4/2021) lalu. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan