Jadi Atensi KPK, Ini Aturan Larangan Nepotisme Pejabat Pemprov Sulsel

  • Bagikan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi atensi terhadap pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkait banyaknya benturan kepentingan atau nepotisme.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengakui, atensi tersebut telah ada sejak lama. Oleh karena itu, Pemprov terus berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada dengan menerbitkan peraturan gubernur dan kemudian mencoba mengimplementasikannya.

"Jadi, sebenarnya benturan kepentingan itu yang dituangkan dalam bentuk aturan gubernur. Itu kita terbitkan pada bulan November tahun lalu sebagai sebuah kewajiban dari setiap penyelenggara pemerintahan dan juga menjadi atensi dari Koorsupgah KPK," katanya, kepada Fajar.co.id, Jumat, (23/7/2021).

"Tahun kemarin sudah kita selesaikan dalam bentuk pergub. Maka tahun ini sudah harus disosialisasikan dan bahkan diimplementasikan," imbuhnya.

Aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 75 tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan.

Dalam aturan tersebut Imran menjelaskan, benturan kepentingan yang dimaksud adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara daerah yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.

"Kenapa ini penting, karena tentunya banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan kita kemungkinan fenomenal-fenomenal terjadi benturan kepentingan itu ada-ada saja. Saya kira cukup banyak sekali," tutur Imran.

Imran pun mengaku telah melakukan sosialisasi pada Kamis, (22/7/2021) kemarin terhadap semua OPD.

Dalam pasal 8 Pergub no. 75 tahun 2020 tersebut membagi jenis benturan kepentingan menjadi 13 poin, yakni kebijakan yang berpijak akibat pengaruh/hubungan dekat ketergantungan/pemberian gratifikasi.

Kemudian, pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah, tidak professional, melakukan komersialisasi pelayanan publik, penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi serta menjadi bagian dari pihak yang diawasi.

Sekadar diketahui, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati mengatakan, progres indikator pada manajemen ASN pemprov Sulsel mencapai 76,8 persen. Poin yang menarik perhatian yakni, pada benturan kepentingan yang dinilai cukup banyak.

Hal ini disampaikan oleh Niken ketika rapat bersama pihak pemprov pada Selasa, (27/4/2021) lalu. (selfi/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan