Sidang Kasus Suap Gubernur NA, JPU KPK akan Datangkan 6 Saksi Besok

Rabu, 28 Juli 2021 15:40

JPU KPK, M Asri

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bakal menghadirkan 6 saksi pada sidang lanjutan kasus gratifikasi infrastruktur Sulsel dengan terdakwa Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

Sidang tersebut rencana akan dilaksanakan di ruang sidang Dr Harifin A. Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (29/7/2021) besok.

6 saksi tersebut akan menguatkan dakwaan kepada mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.

6 saksi ini sebenarnya sudah berkurang, sebelumnya JPU KPK ingin mendatangkan 15 saksi, namun karena mantan Sekretaris PUTR Sulsel, Edy Rahmat yang juga merupakan terdakwa penerima suap infrastruktur mengajukan eksepsi.

Maka agenda sidang Edy menjadi tidak sejalan dengan sidang Nurdin Abdullah (NA).

“Sekitar 5 sampai 6 orang, kan tadi ini, saya sebenarnya berharap pihak Edy Rahmat tadi tidak mengajukan eksepsi, biar sidangnya barengan. Nah akhirnya saya harus berpikir dulu, yang mana saksi kira-kira bisa kita hadirkan,” ujar JPU KPK M. Asri.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah dengan pasal berlapis.

NA diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dengan ancaman hukum minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. (zaki/fajar)

Bagikan berita ini:
2
8
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar