Sementara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan kasus kematian tertinggi masing-masing 333 jiwa dan 352 jiwa per 2 Agustus 2021.
“Angka korban jiwa yang terus berjatuhan tidak bisa dilihat sebagai angka statistik semata. Setiap satu nyawa yang hilang adalah memori bagi setiap orang yang mengenalnya. Dan mirisnya, kematian ini juga menimpa para tenaga kesehatan yang kita harapkan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa pasien,” imbuhnya.
LaporCovid-19, koalisi warga untuk keterbukaan data dan advokasi Covid-19, mencatat angka kematian tenaga kesehatan (nakes) akibat infeksi Covid-19 telah menembus 1.299 jiwa sejak Maret 2020 hingga 16 Juli 2021.
Sementara, angka kematian nakes pada bulan Juli 2021 tercatat menjadi yang tertinggi sejak awal pandemi, menembus 180 jiwa.
Lebih lanjut, anggota Badan Legislasi ini menganggap selain memiliki kelemahan dalam manajemen teknis pengendalian pandemi, pemerintah juga dinilai telah kehilangan kepekaan sosial dalam situasi pandemi lantaran bersikukuh dengan rencana pemindahan ibu kota dan melanjutkan proyek strategis nasional (PSN).
Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menelan biaya Rp 466,98 Triliun. Rencananya, dana ini diambil dari APBN, swasta, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi, ironisnya Istana tetap keras kepala memprioritaskan rencana pemindahan ibu kota dan melanjutkan PSN. Padahal, kedua hal ini belum memiliki urgensi maupun dampak langsung bagi masyarakat dalam situasi saat ini. Rezim ini gandrung akan pencitraan sehingga tidak peduli dengan sensitivitas masyarakat,” kritiknya.