ICW Desak Kemenkumham Buka Nama-nama Terpidana Korupsi yang Mendapat Remisi Umum HUT RI

Jumat, 20 Agustus 2021 18:54

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menduga, terdapat pihak di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin melindungi tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum hari kemerdekaan. Tidak hanya itu, Kemenkumham juga diharapkan dapat mencantumkan secara detail alasan mendapatkan remisi tersebut.

“Misalnya, ketika terpidana menjadi Justice Collaborator, maka pertanyaannya kapan status itu didapatkan? Pemberian informasi ini menjadi penting karena menjadi hak masyarakat. Terlebih, dokumen itu tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (20/8).

Berdasarkan informasi yang beredar, disebutkan sejumlah terpidana korupsi mendapatkan remisi umum, dua diantaranya Eni Maulani Saragih dan Andi Irfan Jaya. Jika benar, tentu hal ini mesti diklarifikasi secara jelas oleh Kemenkumham.

“Sebab, dua terpidana itu diketahui selama proses persidangan hingga putusan tidak mendapatkan status justice collaborator. Sedangkan syarat mendapatkan remisi bagi terpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah menyandang status sebagai justice collaborator,” ujar Kurnia.

Bagikan berita ini:
5
4
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar