Soroti Kerawanan Bantuan Keuangan Pemprov, KPK Dorong Perbaikan Mekanisme

Kamis, 26 Agustus 2021 20:41

IST

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan mekanisme penyelenggaraan bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ada titik kerawanan yang harus diperbaiki.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah IV KPK, Niken Ariati mengatakan pihaknya mempelajari sumber pembiayaan dan mata anggaran dari permasalahan tersebut. Untuk wilayah Sulsel, KPK melihat ada titik kerawanan dari sisi bankeu.

KPK memahami memang seharusnya ada bankeu dari Provinsi karena sejatinya wilayah ada di masing-masing kabupaten/kota sehingga Provinsi harus mengisi kekosongan fiskal atau perencanaan kalau memang tidak dilakukan perencanaan atau pembangunan di wilayah Pemprov Sulsel untuk mendukung RPJMD kepala daerah.

“Itu yang justru kami pertanyakan. Daerah yang proporsi bankeu-nya kecil. Kenapa kecil? Lalu kita turun ke ranah pelaksanaan. Pada tahap penetapan prioritas, kapan waktu pelaksanaan, siapa yang mendapat bankeu, bagaimana mengawasinya karena sejatinya ruang lingkup wilayah kita luas, SDM juga kurang memahami, mekanisme akuntabilitasnya lemah,” ungkapnya.

KPK juga menelaah dasar hukum dan mengukur dengan metode corruption risk assessment. Terutama untuk menilai tranparansi aturan, kejelasan diskresi, pembagian tanggung jawab. Ini untuk menghindari munculnya bibit-bibit benturan kepentingan.

Bagikan berita ini:
2
5
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar