Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD: Perubahan Konstitusi Wewenang dari MPR yang Mewakili Seluruh Rakyat

Kamis, 26 Agustus 2021 21:23

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana Amandemen UUD 1945 belakangan ini menjadi polemik. Salah satu isunya adalah mengubah masa jabatan presiden. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan amandemen UUD 1945. Wewenang berada di DPR dan MPR.

“Perubahan konstitusi wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat. Dimana kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, partai politik. MPR sendiri dan DPD. Sehingga berbagai kekuatan aspirasi masyarakat disalurkan dalam kaki-kaki kelembagaan yang tersedia di dalam konsitusi,” ujar Mahfud, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (26/8).

Menurutnya, pemerintah tidak ikut campur terkait persoalan amandemen UUD 1945. Amandemen konstitusi tidak perlu persetujuan pemerintah. “Dalam konteks ini, pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju. Karena perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah,” imbuhnya.

Dia juga menyinggung soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi di Istana. Mahfud mengaku tidak tahu apakah dalam pertemuan tersebut juga dibahas amandemen UUD 1945.

“KIta tahu Presiden ketemu dengan partai-partai politik. Presiden kan produk koalisi politik. Saya tidak tahu apakah Presiden bicara tentang itu dalam pertemuan tersebut. Seumpama itu dibicarakan, juga tidak apa-apa. Karena Presiden itu kan didukung partai politik yang mempunyai kekuatan di DPR dan MPR,” papar Mahfud.

Bagikan berita ini:
10
7
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar