Belum Berbuat Banyak, Pemda Tunggu Keputusan Pusat Soal Pajak Sembako

Jumat, 27 Agustus 2021 16:20
Belum Berbuat Banyak, Pemda Tunggu Keputusan Pusat Soal Pajak Sembako

Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT (Dok.JawaPos.com)

Memang, wacana pengenaan PPN bagi bahan pokok atau sembako ini, tertuang dalam revisi UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) .

Pengenaan pajak diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa, yang dilakukan oleh badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam draft baru itu, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo berencana memasukkan sembako masuk barang yang terkena PPN.

Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran, dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muttalib Hamid, menyebut, jika sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN jelas merugikan, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat banyak.

“Kalau jadi objek pajak harganya akan jadi tinggi, itu artinya akan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat,” jelas Abdul Muttalib kepada fajar.co.id. (ishak/fajar)

Bagikan berita ini:
5
9
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar