RUU Ibu Kota Negara yang Baru, Ahmad Basarah Bilang Dibutuhkan PPHN

Minggu, 29 Agustus 2021 22:47
RUU Ibu Kota Negara yang Baru, Ahmad Basarah Bilang Dibutuhkan PPHN

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah (dok MPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo rencananya akan menyerahkan surat presiden (surpres) terkait RUU Ibu Kota Negara yang baru kepada DPR RI. DPR menyebut dibutuhkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Tanpa PPHN, tidak ada yang bisa menjamin presiden terpilih 2024 nanti benar akan melaksanakan dan melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.

“Gagasan besar Presiden Joko Widodo ini harus dijadikan contoh praktis. Betapa untuk memastikan kesinambungan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru itu, bangsa kita sangat membutuhkan payung hukum yang lebih kokoh. Tanpa PPHN, siapa yang akan menjamin presiden selanjutnya akan melanjutkan pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah di Jakarta, Minggu (29/8).

Sebab, UUD NRI 1945 dan UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak memberi sanksi apa pun kepada presiden berikutnya atas tidak dilanjutkannya sebuah program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh presiden sebelumnya.

Dukungan partai dan seluruh masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN.

Bagikan berita ini:
6
9
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar