FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dengan 135 juta jumlah angkatan kerja saat ini, Indonesia memiliki dua tantangan utama ketenagakerjaan, yakni rendahnya jumlah lapangan kerja, serta minimnya produktivitas, yang salah satunya disebabkan oleh adanya skill gap.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, dari 135 juta angkatan kerja itu, 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran kita, 91 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan peran aktif publik secara luas, termasuk di antaranya para pelaku dunia usaha, dalam upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong Implementasi Program Kartu Prakerja yang dilakukan antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (30/8).
“Satu setengah tahun menjalani usaha di masa pandemi Covid-19 ini bukan hal mudah bagi kita semua. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi dengan semua pihak, agar dampak pandemi bisa diminimalisir, terutama untuk mengangkat kesejahteraan angkatan kerja kita,” kata Denni Purbasari.
Karena itu, Manajemen Pelaksana Program Prakerja mengundang KADIN Indonesia dan APINDO untuk bersama-sama menandatangai Nota Kesepahaman Implementasi Program Kartu Prakerja.