Pokja Diintervensi Soal Proyek PEN? Dirkrimsus: Itu Tidak Dibenarkan

Senin, 30 Agustus 2021 19:54

Direktur Krimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri (baju putih). (Ishak/Fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rumor bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mendapatkan intervensi sekaitan Paket Proyek Dana PEN di Bone.

Saat ini ULP dalam tahap klarifikasi kepada penyedia yang akan mengerjakan proyek tersebut. Mekanisme klarifikasi yang dilakukan Pokja pemilihan sangat tidak tepat. Seharusnya penyedia diundang secara resmi (via aplikasi atau email) kemudian di klarifikasi.

Jika dalam klarifikasi pokja pemilihan menemukan hal yang meragukan, yang disampaikan penyedia, bisa melakukan klarifikasi ke pihak ketiga atau pihak-pihak lain yang tentunya berhubungan dengan penawaran penyedia.

Disisi lain beredar kabar, adanya orang yang bukan dari pokja ikut serta juga melakukan klarifikasi. Padahal itu tidak dibenarkan. Pokja harus tanpa tekanan, biar dari pihak manapun.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri menegaskan, jika hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. “Secara etika itu tidak dibenarkan. Hasil akhirnya yang perlu dievaluasi,” katanya Senin (30/8/2021).

Sementara Ketua Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang/Jasa (LPI PBJ) Kota Makassar, Haeril Husain menambahkan, jika memang seperti itu harus ada buktinya.

Bagikan berita ini:
2
5
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar