Dasar Hukum Ibu Kota Baru Belum Ada, Prof Jimly Asshiddiqie Beri Saran Begini

Selasa, 31 Agustus 2021 14:23
Dasar Hukum Ibu Kota Baru Belum Ada, Prof Jimly Asshiddiqie Beri Saran Begini

Prof Jimly Asshiddiqie

Sebab, katanya, membangun ibu kota baru tidak mungkin dipaksakan cuma dalam waktu 2-3 tahun, tetapi bisa saja memakan waktu 5-10 tahun.

“Misalnya, dikasih waktu lima tahun, bisa saja 2024 sudah dibangun. Jadi, tetap Jokowi yang dapat nama. Enggak ada masalah,” ucap Prof Jimly.

Lebih lanjut, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pembangunan IKN tidak harus dipaksakan tahun ini atau tahun depan.

“Lihat perkembangan keadaan, maka UU-nya dulu sah,” ucapnya.

Prof Jimly menambahkan, kalau uangnya memang ada dan anggaran membangun ibu kota baru tidak mengganggu perekonomian, pemerintah silakan saja mulai membangun.

“Lima tahun selesai sampai presiden yang akan datang. Jadi, sudah benar itu, segera saja RUU-nya diajukan,” tandas Prof Jimly Asshiddiqie. (jpnn/fajar)

Bagikan berita ini:
4
3
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar