Terbukti Melanggar Kode Etik, Nabil Ahmad Fauzi: Sepatutnya Sanksi terhadap Wakil Ketua KPK Adalah Diberhentikan atau Beliau Mengundurkan Diri

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar terbukti melanggar kode etik. Hal tersebut berdasarkan putusan dari Dewan Pengawas KPK.

Lili terbukti melakukan melanggaran karena melakukan kontak Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial yang saat itu menjadi tersangka kasus suap di KPK. Namun sanksi yang diberikan hanyalah pemotongan gaji.

Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, seharusnya sanksi yang diberikan ke Lili bisa lebih tegas.

“Dengan situasi sorotan kepada KPK akhir-akhir ini, maka demi integritas lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sepatutnya sanksi terhadap Wakil Ketua KPK tersebut adalah diberhentikan dari jabatannya, atau beliau mengundurkan diri atau bahkan diproses ke ranah pidana karena melanggar UU KPK,” ujar Nabil kepada wartawan, Selasa (31/8).

Menurut Nabil, dalam Pasal 36 ayat (1) UU KPK melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Selain itu, Nabil juga menyatakan bahwa penting bagi KPK untuk memberikan tindakan tegas atas setiap pelanggaran yang terjadi, terlebih oleh level pimpinan KPK. Setelah sebelumnya Ketua KPK juga diberi sanksi etik, kini Wakil Ketua yang juga terkena sanksi berat.

  • Bagikan