Timur Tengah

  • Bagikan

Inul ngebor dangdut. Widodo ngebor nikel.

Kuburan uang itu terjadi akibat lahirnya UU Nikel di tahun 2009. Pemerintah, di tahun 2013, seperti hampir lupa: bahwa di tahun 2014, UU tersebut sudah harus dilaksanakan. Batas waktu lima tahun tinggal 24 bulan.

Maka harus diapakan buah simalakama itu: tidak dilaksanakan melanggar UU, dilaksanakan belum siap.

Inti UU itu sebenarnya mulia sekali. Bagi bangsa. Ekspor bahan mentah nikel (tanah mengandung nikel) dilarang. Harus diolah di dalam negeri.

Keputusan di tahun 2013 itu: UU tetap harus dilaksanakan.

Para pengusaha pun heboh: tidak siap. Investasi untuk mengolah nikel itu mahal. Membangun smelter itu perlu waktu setidaknya tiga tahun. Itu pun kalau pakai teknologi yang sederhana, yang sangat merusak lingkungan.

Pemerintah lengah: tidak sejak awal memberi penegasan bahwa UU tersebut pasti dilaksanakan.

Pengusaha juga lengah: mengira pemerintah tidak akan tegas. Mereka mengira pelaksanaan UU itu bisa ditunda.

Akibat UU tersebut: lahirlah kuburan uang di lahan nikel. Para pengusaha tidak bisa ekspor bahan baku. Juga tidak punya pabrik pengolah (smelter).

Korban terbesar adalah: PT Antam. Milik BUMN. Langsung klepek-klepek. Sampai sekarang.

Proyek besar smelternya di Halmahera kandas. Larangan ekspor itu membuat PT Antam tiba-tiba tidak punya dana untuk meneruskan proyek itu. Padahal sudah telanjur membangun pelabuhan besar di Halmahera. Nganggur.

Ratusan pengusaha tambang bernasib sama: tidak bisa lagi ekspor bahan mentah nikel. Juga tidak bisa membangun smelter.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan