Amandemen UUD 1945, Ketua MK: Situasi Kebatinan yang Berbeda dengan Kehendak Perubahan UUD 1945 Saat Terjadinya Reformasi 1997-1998

Kamis, 2 September 2021 22:50

Ketua MK Anwar Usman. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana amandemen UUD 1945 menjadi isu yang santer dibicarakan. Terlebih, dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Wakil rakyat diminta memiliki kepekaan moral dan sensitivitas sosial tentang wacana tersebut.

“Bergulirnya wacana perubahan UUD 1945 kali ini memiliki situasi kebatinan yang berbeda dengan kehendak perubahan UUD 1945 saat terjadinya reformasi 1997-1998,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam diskusi secara daring di Jakarta, Kamis (2/9).

Saat era reformasi, rakyat menjadi aktor utama yang menghendaki adanya perubahan dengan beberapa tujuan. Seperti menciptakan negara dengan prinsip tata kelola yang baik serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Sementara itu, wacana perubahan UUD 1945 saat ini merupakan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah wakil rakyat yang sedang mengemban amanah. “Perlu dipahami dan meskipun wakil rakyat memiliki legitimasi mengusulkan dan melakukan perubahan UUD 1945 secara normatif, namun legitimasi moral tetap berada pada rakyat sebagai pemangku utama dalam prinsip negara demokrasi,” jelasnya.

Bagikan berita ini:
8
8
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar